DPD Bahas Pembentukan Peraturan untuk Menegaskan Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan DPD

Rekha Anstarida

Diperbarui 16 November 2022 17:36 WIB

Jakarta, MI - PPUU berpandangan perlu dibentuk Peraturan DPD tentang Bentuk dan Teknik Penyusunan Produk Hukum DPD sesuai dengan Pasal 295 Ayat (6) Peraturan DPD No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Hal tersebut didukung oleh Pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPD dan Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD yang menilai perlunya evaluasi, perubahan dan penyempurnaan Peraturan DPD No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. “DPD perlu memperkuat fungsinya mulai dari mengajukan rancangan undang-undang, ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang, serta memberikan pertimbangan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang,” ucap Wakil Ketua PPUU DPD Aji Mirni Mawarni dalam rapat gabungan dengan BK DPD dan PURT DPD di Gedung DPD RI, Rabu (16/11). Wakil Ketua PURT DPD Sudirman mengusulkan agar peraturan tentang pengelolaan dan tata cara penggunaan anggaran DPD harus dirumuskan. Menurutnya, produk hukum DPD mengikat ke dalam, sehingga format peraturan hukum yang disepakati harus sesuai dengan perundang-undangan. “Setiap peraturan DPD yang dibuat oleh alat kelengkapan DPD perlu diperkuat, dibahas dan mendapat pengesahan pada Sidang Paripurna DPD,” kata Sudirman. Pada kesempatan itu, Pimpinan BK DPD Leonardy Harmaini Dt Bandaro Basa mengusulkan agar PPUU melakukan kajian dan menjelaskan tentang peraturan DPD yang akan disusun. Tujuannya agar aturan yang akan disusun tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi BK dalam menyusun Peraturan Tata Tertib DPD. “Pembentukan produk hukum yang akan dirancang ini merupakan bagian dari mengisi kekosongan yang ada di dalam Tata Tertib. Maka kita akan mengevaluasi, menyempurnakan atau melakukan perubahan tata tertib, kode etik, dan tata cara beracara. Hal ini perlu diperjelas agar tidak ada aturan di atas aturan yang telah disusun dalam Tata Tertib DPD,” jelasnya. Di akhir rapat gabungan tersebut, Pimpinan BK, Pimpinan PURT serta Pimpinan dan Anggota PPUU berpandangan perlu dilakukan evaluasi, perubahan dan penyempurnaan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

Topik:

DPD

DPD Bahas Pembentukan Peraturan untuk Menegaskan Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan DPD

Berita Sebelumnya

LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan

Berita Selanjutnya

Setjen DPD RI Raih Penghargaan Reksa Bandha 2022

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K