Terungkap! 13 Ribu Anak Buah Sri Mulyani Belum Lapor Harta Kekayaan

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 23 Februari 2023 16:13 WIB
Jakarta, MI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi sorotan atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (20) terhadap David (17) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari lalu. Kasus ini menarik perhatian publik, hingga berujung pada persoalan kelayakan harta kekayaan yang dimiliki seorang pejabat negara, khususnya pada isntasi yang dinahkodai Sri Mulyani itu. Kini terungkap, sebanyak 13.885 pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berdasarkan laporan dari laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (23/2). Rinciannya terdapat 32.191 pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan yang wajib lapor LHKPN ke KPK. Namun, baru 56,87 persen atau 18.306 orang yang sudah lapor harta kekayaannya. Sedangkan sisanya 43,13 persen atau 13.885 orang lainnya belum lapor. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa sebetulnya masih ada batas waktu pelaporan LHKPN hingga 31 Maret 2023. Atas hal ini, pihaknya menghimbau agar seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan segera melaporkan harta kekayaan lebih awal sebelum tenggat waktu. "Kemenkeu mengimbau pegawai untuk melaporkan lebih awal sebelum 28 Februari 2023. Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Biro SDM dan UKI (Unit Kepatuhan Internal) melakukan edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan," katanya. #13 Ribu Anak Buah Sri Mulyani

Topik:

KPK Sri Mulyani LHKPN kemenkeu Kasus penganiayaan djp David Mario Dandy Satriyo

Berita Sebelumnya

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah, Ini Sebabnya

Berita Selanjutnya

Jreng!! Inilah Harta Kekayaan Pejabat Pajak hingga Keuangan, Mayoritas Tak Punya Utang! 

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Belajar dari Perkara Kuota Haji, KPK Minta Penyelenggaraan Haji Diperbaiki

8 jam yang lalu

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Terungkap, DJP Sita Aset Rp58,2 M

8 jam yang lalu

Hukum
Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi (Foto: Dok MI)

KPK Lelet! Prabowo Didorong Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Whoosh

11 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Oknum Pejabat di Kasus Suap Jalur KA

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Telah Panggil Sejumlah Pihak Terkait Penyelidikan Kasus Dugaan Mark Up Whoosh

14 jam yang lalu

Hukum
Joko Widodo alias Jokowi (Foto: Istimewa)

Korupsi Whoosh Gampang Diungkap! Eks Penyidik KPK: Periksa Saja yang Menyetujui!

31 Oktober 2025 21:44 WIB