Jokowi Diminta Tegakkan Aturan ASN dan Evaluasi Seluruh Kementerian/Lembaga

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Maret 2023 16:05 WIB
Jakarta, MI - Presiden Jokowi diminta untuk tidak hanya memberi imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bergaya hidup didalam kemewahan. Seharusnya, Presiden Jokowi menegakan aturan ASN untuk memberikan efek jera kepada pimpinan maupun pegawai di kementerian/lembaga. Hal itu sebagaimana disampaikan pengamat ekonomi kerakyatan pangan, Muhamad Karim saat diwawancarai Monitor Indonesia, Kamis (16/3). "Presiden tidak sebatas menghimbau, melainkan menegakan aturan ASN dan hukum sesuai dengan kewenangannya sebagai eksekutif," kata Karim. Tidak hanya itu saja, Karim meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja dari para pejabat yang ada di kementerian maupun lembaga. "Kalau perlu Presiden meminta proses evaluasi kekayaan pejabat atau ASN untuk semua kementerian/lembaga di pusat dan daerah," ujar Karim. Dia juga menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk tim untuk melaukan evaluasi di setiap kementerian maupun lembaga untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan pencucian uang seperti yang ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini. "Jika perlu semua kelembagaan yang berwenang mencegah korupsi dan pencucian uang dilibatkan. Presiden mesti memantau, memonitroingnya," ucapnya. Dia menjelaskan, kasus ada di Kemenkeu ini mencerminkan bahwa para pejabat di kementerian maupun lembaga masih doyan berbuat curang demi kepentingan pribadinya. "Sebab, korupsi ini sudh menjadi penyakit akut yang harus dicabut dari akar-akarnya. Bukan sebatas himbauan," tandasnya. (ABP) #Evaluasi Seluruh Kementerian dan Lembaga #Gurita Pajak

Topik:

Korupsi Presiden Jokowi kemenkeu gurita pajak

Berita Sebelumnya

Gurita Pajak Ditengah Kondisi Utang Membengkak, Indonesia Bisa Jadi Negara Gagal

Berita Selanjutnya

Kasus Gurita Pajak Kemenkeu Meredup, Kredibilitas Pemerintah Anjlok!

Berita Terkait

Nasional
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Ungkap Bobroknya Tata Kelola Daerah: Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

22 Oktober 2025 13:33 WIB

Ekonomi
Surya Darmadi (Foto: Ist)

Berapa Harta Surya Darmadi, Koruptor Sawit yang Kini Dipindah ke Nusa Kambangan?

22 Oktober 2025 12:48 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB