Wacana Pemisahan DJP dari Kemenkeu Dimata Pengamat

Albani Wijaya

Diperbarui 24 Maret 2023 19:44 WIB

Wacana Pemisahan DJP dari Kemenkeu Dimata Pengamat

Jakarta, MI - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet sempat mengusulkan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kemenkeu dalam visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 silam. Saat itu, menurut Bamsoet pemisahan tersebut bertujuan untuk menjadikan DJP sebagai badan pengelola pajak otonom yang lebih mandiri dan efektif seperti OJK dan Bank Indonesia. Kini wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan kembali muncul di tengah munculnya kasus oknum pegawai pajak yang mencuri perhatian publik. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan terdapat alasan kuat dibalik usulan atau wacana tersebut. Prianto menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang selalu berhasil mencapai target penerimaan pajak di APBN dan perubahannya dalam Perpres. “Sehingga tidak masalah jika DJP memisahkan diri atau menjadi bagian dari Kemenkeu," kata Prianto kepada wartawan, Jum'at (24/3). Terkait persoalan posisi mana yang paling ideal bagi DJP, hal tersebut kembali lagi pada kompromi poltik di Indonesia. Kompromi politik tersebut tidak akan menghasilkan kebijakan yang dianggap paling ideal. Alasannya perumusan mengenai posisi DJP berada di tingkatan the second best policy. “Dengan kata lain, hasil kompromi tersebut harus mengakomodasi kepentingan pihak pro dengan pemisahan serta pihak kontra,” pungkasnya. Sementara itu, beberapa anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra DPR RI dan Fraksi PDI Perjuangan juga menilai wacana pemisahan tersebut menarik dan sudah termasuk dalam Program Nawacita (2015-2019). Namun, ada juga yang menilai bahwa pemisahan ini harus melalui kajian terlebih dahulu, terutama terkait dengan masalah mental korupsi yang terdapat pada pegawai DJP. Selain itu, alasan lainnya adalah kelembagaan baru sering memimbulkan masalah koordinasi sehingga harus diantisipasi. #Pemisahan DJP dari Kemenkeu

Topik:

MPR kemenkeu Pajak djp

Wacana Pemisahan DJP dari Kemenkeu Dimata Pengamat

Berita Sebelumnya

Viral Cuitan Pegawai Bea Cukai Sebut Warganet Babu dan Bacot

Berita Selanjutnya

Daftar Harga BBM Pertamina 25 Maret 2023, Cek Disini!

Berita Terkait

Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Terungkap, DJP Sita Aset Rp58,2 M

Produsen Emas Diduga Nakal, Purbaya Ungkap Modus Penghindaran Pajak

Diduga Ada Oknum Pajak Palak Wajib Pajak, Laporan Masuk ke ‘Lapor Pak Purbaya’

Pajak Pedagang Online Ditunda, Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Gila!!! 2 Hari Saja Menkeu Purbaya Terima 15 Ribu Lebih Aduan Masalah Pajak dan Bea Cukai

Baru 2,6 Juta dari Target 14 Juta Wajib Pajak Aktivasi Coretax

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K