PNS Bakal Dapat Mobil Listrik Rp 966 Juta, Kemenkeu: Ini Semata-mata untuk Dukung Green Energy

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 14 Mei 2023 11:29 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan kebijakan pemerintah dengan mengantarkan mobil listrik untuk PNS sebesar Rp 966 juta per mobil, semata-mata untuk mendukung green energy dan mengurangi beban APBN dalam konsumsi BBM. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan anggaran Rp966.804.000 untuk setiap unit mobil listrik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat eselon I dan Rp746.110.000 untuk pejabat eselon II. Sementara, biaya pengadaan motor listrik ditetapkan Rp28 juta per unit dan kendaraan listrik operasional kantor dipatok Rp430 juta per unit. "Ini semata-mata untuk mendukung green energy, yang saat ini dikampanyekan dunia," kata Jurubicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, Minggu (14/5). Yustinus menambahkan, bahwa Standar Biaya Masukan (SBM) tidak sama dengan pagu anggaran. Namun SBM itu adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Menurutnya, apa yang disebut sebagai anggaran itu sebenarnya hanya SBM yang berfungsi sebagai payung hukum jika instansi pemerintah mengajukan pengadaan. “Itu standar atau batas atas yang dibuat justru untuk menjadi pedoman jika ada rencana pengadaan," ungkapnya. Soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai SBM itu, tambah dia, bukan berarti mewajibkan setiap instansi pemerintah menganggarkannya. "PMK SBM merupakan batas tertinggi, artinya besarannya tidak dapat dilampaui untuk menjaga efisiensi APBN, justru ini memastikan tidak ada belanja yang ugal-ugalan," pungkasnya. (LA)

Topik:

mobil listrik ASN PNS kemenkeu

Berita Sebelumnya

Menkeu Anggarkan Mobil Listrik PNS Nyaris Rp 1 M, Rakyat: Cari Dukungan Pilpres 2024?

Berita Selanjutnya

Terungkap, Ini Penyebab 50 Persen Ekonomi Indonesia Dikuasai Keturunan Tionghoa

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

10 Oktober 2025 13:49 WIB

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

4 Oktober 2025 13:23 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB