Luhut: Rp500 Triliun Bantuan Pemerintah, Hanya 50% yang Sampai ke Rakyat

Jakarta, MI - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penyaluran bantuan langsung pemerintah yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Dari anggaran Rp500 triliun yang dialokasikan, hanya separuhnya atau sekitar Rp250 triliun yang benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

"Anda bisa bayangkan, Rp500 triliun bantuan langsung itu hanya Rp250 triliun yang sampai dengan benar. Kita mau ini (program) targeted dan membuat Indonesia lebih hebat kedepan," katanya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Ia menyampaikan, setidaknya ada 4 pilar digitalisasi pemerintah yang akan dikerjakan selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Termasuk di dalamnya mengupayakan agar penerima manfaat bantuan langsung dari pemerintah tepat sasaran menggunakan digitalisasi.

"Dengan AI (artificial intelligence) kita mau penyaluran bantuan langsung ini targeted, sehingga ke depannya bisa lebih baik," ujar Luhut.

Adapun keempat pilar utama yang menjadi fokus adalah:

• Pengoptimalan pendapatan negara
• Melakukan efisiensi belanja negara
• Meningkatkan pelayanan publik
• Bagaimana meningkatkan layanan berusaha. 

Penyaluran bantuan langsung sendiri masuk dalam pilar kedua berkaitan dengan efisiensi belanja negara lewat penyaluran yang tepat sasaran.

"Govtech itu sedang di desain bersama-sama 300 anak muda Indonesia yang ada di Peruri, mereka juga yang membantu kita saat covid. Saya sudah tanya, kalian bisa tidak membuat ini (4 pilar digitalisasi) semua," ucapnya.

Luhut menjelaskan bahwa proses digitalisasi yang sedang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja negara di masa depan. Digitalisasi ini juga memiliki potensi untuk menambah penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun melalui optimalisasi sistem perpajakan berbasis coretax.

"Kita ini sekarang mencari siapa yang tidak membayar pajak. Kita harus melihat ini dengan kepala dingin, jangan sampai nanti menimbulkan masalah pula. Kita cari dulu (wajib pajak), tidak semua langsung kita pajaki," tandasnya.