Presiden Prabowo Berencana Tingkatkan Anggaran Makan Bergizi Gratis

Jakarta, MI - Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Keinginan ini telah disampaikan, meski Kepala BGN, Dadan Hindayana, belum merinci kapan atau bagaimana rencana penambahan anggaran ini akan dilaksanakan. Menurutnya, penentuan jadwal dan besaran anggaran tambahan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara.

Saat ini, BGN fokus pada anggaran MBG yang telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Beliau ingin [menambahkan anggaran], ini wilayah kebijakan Presiden. Sementara BGN fokus dengan Rp71 triliun," kata Dadan, Kamis (16/1/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa pemerintah akan mengevaluasi apakah penambahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) diperlukan pada tahun ini. 

"Nanti kita lihat, baru satu bulan, nanti kita lihat," ucap Airlangga di kantornya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui bahwa anggaran infrastruktur dipangkas untuk mendanai program-program pemerintah, termasuk MBG. 

Dalam APBN 2025, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp400,3 triliun, turun Rp23,1 triliun dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp423,4 triliun.

Namun Thomas mengatakan, pengurangan anggaran tidak serta-merta menandakan pemerintah menempatkan infrastruktur pada posisi kedua, melainkan pemerintah memiliki strategi agar proyek tersebut bisa didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi, itu dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur itu dinomorduakan. Strateginya adalah KPBU," jelas Thomas dalam agenda Semangat Awal Tahun 2025.

Ia menjelaskan, hal ini dilakukan agar APBN bisa digunakan untuk program prioritas (quick wins) yang sifatnya tidak komersial, seperti MBG, renovasi sekolah, lumbung pangan (food estate). Maka, Kementerian Keuangan melakukan penataan kembali (refocusing) APBN.

"Itu quick wins istilahnya ya, semua adalah non-komersial dan siapa yang peran di situ? pemerintah, kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," tambahnya.

Desas-desus mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa anggaran MBG sebesar Rp71 triliun hanya berlaku hingga Juni 2025. 

Pemerintah, katanya, tengah berupaya menambah anggaran sebesar Rp140 triliun untuk periode Juli hingga Desember, yang akan membuat total anggaran MBG mencapai Rp210 triliun.

"Kalau nanti semua anggaran Rp400 triliun lebih, sekarang Rp71 triliun sampai Juni. Pemerintah lagi berusaha kalau ditambah Rp140 triliun pada Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun. Namun kalau full dari Januari hingga Desember Rp420 triliun lebih," jelas Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur yang disiarkan secara virtual.

Namun, Zulhas menegaskan bahwa penambahan anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kondisi APBN. "Kalau pendapatan negara nambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Pak Presiden Rp140 [triliun], maka nanti seluruhnya itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat," pungkasnya.