Survei LPEM UI Sebut Ekonomi RI Kian Lesu di Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, MI - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang ini menunjukkan mayoritas responden menilai kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Para ahli tersebut berasal dari institusi pendidikan, lembaga riset, think tank, sektor swasta, hingga organisasi multinasional.

Menariknya, survei ini juga melibatkan ekonom yang tersebar di berbagai wilayah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberikan gambaran menyeluruh atas persepsi ekonomi Indonesia dari kacamata domestik dan global.

Sebanyak 55 persen atau 23 dari 42 total responden sepakat situasi ekonomi saat ini memburuk. 

“Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang pada Minggu, (16/3/2025).

Sementara itu, sebanyak 11 pakar menilai situasi stagnan. Hanya satu pakar yang menilai situasinya lebih baik dari sebelumnya.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada periode berikutnya juga tampak pesimistis. 

“Dengan sebagian besar pakar (23 dari 42) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada peserta yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan tersebut.

Lebih dari seperempat responden memproyeksikan kondisi ekonomi akan relatif stagnan, sementara hanya sebagian kecil, yakni enam ekonom, yang optimistis memprediksi adanya pertumbuhan pada periode mendatang.

Selain itu, puluhan ekonom itu turut menilai kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang dilaksanakan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Sejumlah 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif. “Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas,” kata LPEM UI.

Sebagian besar ekonom, yakni 38 persen atau 16 dari 42 responden, menilai kebijakan moneter di bawah pemerintahan Prabowo sejauh ini tidak memberikan dampak yang berarti. Sementara itu, sekitar 13 responden atau 31 persen lainnya menganggap kebijakan moneter tersebut kurang efektif.

Selain itu, hasil survei menunjukkan adanya keraguan ihwal kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran. “Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” tulis laporan tersebut.

Dari total responden, sebanyak 36 orang memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan ekonomi saat ini. Rinciannya, 21 responden menilai kebijakan tidak efektif dan 15 lainnya menilai sangat tidak efektif. Hanya 2 responden yang menilai kebijakan ini sedikit efektif, sementara 4 orang memilih bersikap netral. Menurut LPEM UI, hal ini mencerminkan skeptisisme yang luas.