Efisiensi BUMN, Airlangga: Jumlah Komisaris akan Dipangkas

Jakarta, MI - Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih efisien dengan jumlah yang lebih ringkas dan diisi oleh para profesional. 

Keinginan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

"Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional," ungkap Airlangga kepada awak media.

Menurut Airlangga, langkah efisiensi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN. Ia juga menyampaikan bahwa peninggalan BUMN nantinya akan berkurang dari yang sebelumnya.

"Dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas," katanya.

Untuk pengisian posisi tersebut, Airlangga memberikan sedikit petunjuk. Ia mengungkap kalangan profesional akan diutamakan menjabat sebagai komisaris BUMN.

"Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga," lanjut Airlangga.

Sebelumnya, Prabowo memanggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana untuk menghadiri rapat terbatas. Sebelum rapat dimulai, Airlangga menyebutkan bahwa pertemuan kali ini berfokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. 

"Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam. (Soal) APBN 2026," ucap Airlangga.

Hal yang sama juga disampaikan Sri Mulyani, di mana APBN 2026 sudah mulai disusun dan akan dilaporkan kepada Prabowo. "Iya, mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono turut hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.