Korupsi Melilit Telkom hingga Prabowo Ancam Ganti Dirut BUMN

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 April 2025 00:27 WIB
PT Telkom Indonesia (TLKM) (Foto: Dok MI/Net/Ist)
PT Telkom Indonesia (TLKM) (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Jakarta, MI - Pengawasan terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik dari internal maupun eksternal, terkadang lemah. Maka tak heran, BUMN sering terlibat dalam proyek-proyek besar yang rentan terhadap penyelewengan dana.

Banyak kasus korupsi di BUMN yang melibatkan benturan kepentingan antara pengambil keputusan dan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan mereka. 

Peting dicatat bahwa dalam menjalankan perusahaan atau usaha milik negara, Direksi dihadapkan pada pengambilan keputusan, baik keputusan untuk melakukan investigasi hingga keputusan yang bersifat internal berupa pengadaan barang dan jasa. 

Dari sisi manajemen keputusan harus diambil, bahkan tidak mengambil keputusan pun dianggap sebagai suatu keputusan. Namun demikian meski keputusan sudah diambil secara hati-hati (prudent) bukannya tidak mungkin perusahaan menderita kerugian atas keputusan yang diambil tersebut.

Setiap pengambilan keputusan, baik yang berdampak positif maupun negative bagi perusahaan, harus dipertanggung jawabkan oleh manajemen. Didalam UU Perseroan Terbatas hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3): “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sejak menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Oktober 2019, Erick Thohir sempat menjanjikan pembenahan menyeluruh, membawa semangat reformasi, efisiensi, dan transparansi ke tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. Namun, sejumlah kasus korupsi besar justru mencuat di bawah kepemimpinannya. 

Lantas apakah komitmen bersih-bersih di BUMN hanya 'omon-omon' saja? Yang jelasnya Presiden Prabowo Subianto baru saja mengancam bakal mengganti direktur utama (dirut) perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apabila kedapatan menyalahgunakan wewenang dan fasilitas. Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh.

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," kata Prabowo usai memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Meeting Danantara di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senayan, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

Salah satu perusahaan BUMN yang kini tersorot menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan agenda pergantian Direktur Utama adalah PT Telkom Indonesia (TLKM).

Telkom yang saat ini dinahkodai Ririek Adrianysah memang tengah menjadi sorotan publik menyusul sejumlah kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Sejumlah kasus tersebut turut menyeret anak perusahaan Telkom serta pejabat internal, termasuk komisaris dan direksi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di lingkungan Telkom Group.

Sejumlah lokasi, termasuk kantor pusat Telkom di kawasan The Telkom Hub, telah digeledah. Dugaan awal menyebutkan, praktik fiktif tersebut menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

Salah satu kasus mencolok terjadi di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), yang terkait dengan pengadaan server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB).

KPK telah menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam perkara ini. Nilai kerugian negara diperkirakan melebihi Rp280 miliar. Selain itu, nama Isa Rachmatarwata, komisaris Telkom, juga disebut dalam perkara korupsi besar lainnya.

Ia menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan dan investasi dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang hingga kini masih berlanjut dalam proses hukum. Dugaan penyimpangan lainnya juga mencuat dalam investasi Telkom melalui anak usahanya, MDI Ventures, ke startup agritech TaniHub.

Proyek senilai Rp400 miliar tersebut diduga fiktif. Pun, nama Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah, turut disorot publik dalam kaitannya dengan proses dan persetujuan investasi tersebut.

Sementara itu, proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang turut melibatkan Telkom Infra, anak perusahaan Telkom lainnya, kini dalam pengawasan ketat. Lembaga pengawas pasar modal Amerika Serikat (SEC) dilaporkan sedang menelusuri dampak akuntansi atas keterlibatan Telkom dalam proyek tersebut.

Siapa bakal pimpin Telkom berikutnya?

Sejumlah nama dikabarkan digadang-gadang sebagai calon kuat Dirut Telkom. Ririek Adriansyah yang kini tengah menjabat sebagai Dirut kini justru dilirik.

Ririek berkiprah di Telkom group hampir 14 tahun lamanya. Dalam perjalanannya, Ririek pernah menduduki berbagai posisi strategis dalam jajaran Board of Direction di Telkom group.

Mulai dari sebagai direksi, Dirut Telkomsel hingga saat ini sebagai Dirut Telkom. 

Selain Ririek, nama lain yang juga disebut-sebut memiliki kans besar untuk jadi Dirut Telkom yaitu Honesti Basyir. 

Honesti Basyir yang kini menjabat sebagai Direktur Group Business Development Telkom, juga bisa dibilang tak jauh berbeda dengan Ririek Adriansyah terkait perjalanan atau kiprahnya di Telkom.

Bahkan, ditarik lebih jauh karir Ones, sapaan akrab Honesti Basyir, sederet jabatan telah diembannya, yaitu Direktur Keuangan Telkom (2012-2014), Vice President Strategic Business Development Direktorat IT Solution and Strategic Portfolio Telkom (2012), Vice President Strategic Business Development, Strategic Investment & Corporate Planning Telkom (2010 - 2012), Project Controller-1 Project Management Office Telkom (2009 - 2010), Assistant Vice President Business & Finance AnalysisTelkom (2006 - 2009). 

Pada tahun 2012, ia menjabat CEO Telkom Group hingga 2014. Berlanjut, menduduki posisi President Commisioner of Metra, Chief Marketing Officer (CMO) Wholesale and International Business TLKM Group pada 2014-2017.

Di waktu hampir bersamaan, Honesti juga menjabat President Commissioner of TELIN pada 2015–2017 dan President Commissioner of Metra pada 2016 – 2017. Ditarik lebih jauh lagi, sejak 1993 hingga 2017, Ones sudah 23 tahun di Telkom. 

Kemudian pada 2017-2019, Honesti Basyir juga tercatat sebagai CEO of PT Kimia Farma Tbk, lalu 2019-2023 ditunjuk menjadi Direktur Utama Bio Farma. Kemudian pada 2023 RUPST PT Telkom mengangkat Ones sebagai Direktur Group Business Development. 

Adapun kandidat lainnya yang juga tak kalah kuat peluangnya yaitu Heri Supriadi. Kini Heri Supriadi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Telkom yang diangkat pada RUPS 2020 hingga sekarang. 

Sosok Heri bukan orang baru, ia pernah menjabat sebagai Corporate Secretary & VP-Investor Relations di PT Telkom dari tahun 2009- 2010, Direktur Utama PT Graha Sarana Duta (anak usaha Telkom) periode 2010 - 2012. Kemudian, direktur keuangan Telkomsel (anak usaha Telkom) sejak 2012. Jika dihitung karir Heri Supriadi hingga sekarang tahun 2025 di Telkom kurang lebih sudah 16 Tahun. 

Terakhir yang juga disebut-sebut sebagai calon kuat Dirut Telkom yaitu Ismail. Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejak 13 Januari 2025, tapi bergabung di Komdigi sejak Kominfo (sebelum berubah nama Komdigi) sejak 1993. Dan, Dewan Komisaris PT. Telkom Indonesia terhitung sejak tahun 2019, dan Ketua Dewan Pengawas MASTEL pada 2023-2024.

Topik:

Prabowo BUMN Korupsi Telkom Telkom TLKM