Prabowo Minta Regulasi Migas Dipermudah, Pejabat Lamban Siap Diganti

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat swasembada energi nasional dengan menyederhanakan regulasi di sektor hulu minyak dan gas (migas). 

Seruan itu ia sampaikan dalam agenda 49th IPA Convex di ICE BSD, Rabu (21/5/2025) di hadapan para pemangku kepentingan sektor migas.

“Di bidang energi, kita juga sederhanakan. Kita mengerti potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran,” ungkapnya.

“[Untuk itu], saya minta badan-badan regulasi [untuk] sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” tambahnya.

Prabowo mengakui bahwa regulasi di sektor hulu migas cenderung rumit. Ia bahkan menyindir bahwa Indonesia ‘ahlinya’ dalam menciptakan aturan yang justru mempersulit diri sendiri.

Atas dasar itu, Prabowo pun mengultimatum akan mencopot pejabat publik yang menyulitkan investor di sektor migas dengan regulasi yang berbelit-belit.

“Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang menunggu diberi kesempatan,” tegasnya. 

“Saya minta diubah budaya ‘kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gambang?’ Ubah cara berpikir seperti ini. Itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita ini. [...] Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran aneh-aneh; kita pinggirkan.”

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyoroti besarnya potensi energi yang dimiliki Indonesia di luar migas, seperti panas bumi, hidro, angin, hingga gelombang laut.

Ia optimistis, dengan penyederhanaan regulasi, langkah menuju swasembada energi dapat dipercepat. Bahkan, ia menargetkan Indonesia mampu menjadi pemasok energi bagi dunia.

Prabowo lantas mengundang para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di sektor hulu migas Tanah Air. Terlebih, saat ini pemerintah sudah menyiapkan dana investasi melalui Danantara untuk proyek-proyek strategis di sektor energi.

“Kalau kita bergantung impor terus, sumber daya kita sangat besar yang kita keluarkan. Hampir US$40 miliar tiap tahun. Hal ini sebenarnya dan seharusnya bisa digunakan untuk membantuk rakyat di bidang-bidang strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan untuk mengurangi kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor hulu migas.

Ia menyebut salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah ihwal kepastian berusaha di sektor hulu migas.

“Mohon arahan Bapak Presiden. KKKS ini sebenarnya semangat, tetapi ada tiga hal yang menjadi permasalahan. Satu, kepastian. Dua, kalau ekspansi cepat break even point. Tiga, kalau memang Presiden Prabowo serius meningkatkan lifting, harus ada kolaborasi antara pemerintah SKK Migas, dan KKKS,” imbuhnya.

Menurut Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2024, realisasi investasi hulu migas pada tahun lalu mencapai US$15,33 miliar, naik 18% dari capaian sebelumnya senilai US$12,92 miliar.

Dalam laporannya, Ditjen Migas mengakui bahwa capaian investasi masih belum maksimal, sehingga pemerintah harus terus lebih berperan aktif lagi dalam meningkatkan investasi subsektor migas.

Di sektor hulu migas, Ditjen Migas menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target investasi, seperti tertundanya pengeboran sumur pengembangan karena safety stand down, ketersediaan rig dan tenaga kerja, serta banjir di lokasi.

"Namun, nilai secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 2023. Kegiatan investasi eksplorasi terus ditingkatkan dengan penemuan big fish dan laut dalam, tetapi perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai target yang diinginkan," sebut laporan itu.