Indonesia Serahkan Dokumen Aksesi ke OECD, Bukti Komitmen jadi Anggota

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia menyampaikan Initial Memorandum kepada Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam proses aksesi, menegaskan keseriusan Indonesia untuk menjadi bagian dari kelompok negara-negara dengan tata kelola ekonomi terbaik di dunia. 

Initial Memorandum disusun dalam waktu singkat, hanya satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD pada 2024 lalu.

Penyerahan dokumen tersebut akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal  OECD Matthias Cormann dalam kunjungan kerja di Paris, Prancis, pada tanggal 2 - 5 Juni 2025 untuk menghadiri rangkaian PTM Dewan OECD tahun 2025.

Initial Memorandum merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. 

Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, Initial Memorandum Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD. 

Penyusunan Initial Memorandum melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024.

“Penyelesaian Initial Memorandum yang hanya satu tahun ini adalah upaya bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga penanggung jawab bidang. Jadi perlu kita apresiasi betul kerja keras ini. Tetapi 4maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” tutur Airlangga dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (3/6/2025).

Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD, Airlangga juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan delegasi negara mitra dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen Asean.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menggalang dukungan terhadap kelanjutan proses aksesi Indonesia ke OECD.

Di samping itu, Airlangga juga akan menghadiri pertemuan informal para menteri World Trade Organization (WTO), untuk membahas dinamika global terkini dan agenda reformasi organisasi tersebut. Selama kunjungan ke Paris, ia juga dijadwalkan bertemu dengan diaspora Indonesia yang saat ini bekerja di Sekretariat OECD.

“Atas perkenan dan arahan Presiden (Prabowo Subianto), pemerintah akan sampaikan Initial Memorandum pada Pertemuan Tingkat Menteri Dewan OECD di Paris. Kita terus komitmen untuk dorong aksesi, karena ini juga mendukung negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, CPTPP, dan Indonesia-EU CEPA,” tutup Airlangga.