Dorong Ekonomi Ramah Lingkungan, BNI Salurkan Pembiayaan Hijau Rp182,2 Triliun

Rolia Pakpahan
Rolia Pakpahan
Diperbarui 9 Juni 2025 14:53 WIB
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Foto: Dok MI)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekonomi berkelanjutan dengan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp182,2 triliun hingga April 2025. 

Jumlah tersebut mencerminkan 24 persen dari total portofolio kredit BNI dan menjadi langkah nyata perusahaan dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Dari total pembiayaan tersebut, sekitar Rp72,8 triliun difokuskan khusus untuk proyek-proyek hijau. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan bahwa pembiayaan berkelanjutan telah menjadi strategi inti BNI guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berdampak sosial positif.

"Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dinamika perubahan iklim juga mendorong sektor perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," tutur Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).

Ia menyampaikan bahwa BNI terus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam seluruh proses bisnisnya, terutama dalam penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Sebagai mitra strategis dalam transisi berkelanjutan, BNI juga menyediakan layanan pendampingan dan pembiayaan berbasis Sustainability Linked Loans (SLL).

Hingga saat ini, total pembiayaan SLL yang telah disalurkan BNI mencapai Rp6 triliun. Pembiayaan ini menyasar berbagai sektor seperti agrifood, manufaktur semen, baja, produk batubara, dan kemasan, dengan tujuan mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, BNI telah menetapkan Risk Acceptance Criteria (RAC) yang memasukkan aspek mitigasi risiko perubahan iklim. 

BNI menetapkan sejumlah persyaratan khusus bagi calon debitur yang bergerak di sektor dengan dampak lingkungan tinggi. Misalnya, kewajiban memiliki sertifikasi RSPO/ISPO untuk sektor kelapa sawit, serta menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) dalam proses pembukaan lahan.

Selain itu, BNI juga menerapkan pendekatan selektif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor dengan tingkat emisi yang tinggi. Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) menjadi pertimbangan utama, termasuk rencana transisi energi yang jelas dan terukur dari calon debitur.

"Tuntutan pasar dan regulator mendorong bisnis lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. BNI menjawabnya dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam proses bisnis," ujar Okki.

Ia menambahkan, BNI optimis dapat mendorong perubahan ke arah sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan. Melalui pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip ESG, BNI berupaya mewariskan lingkungan sehat untuk generasi mendatang.

Topik:

bni ekonomi-hijau pembiayaan-berkelanjutan