Konflik Timur Tengah Memanas, Menaker Wanti-Wanti Gelombang PHK

Jakarta, MI - Konflik geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan, ketegangan antarnegara di kawasan tersebut bisa menyeret dampak serius bagi industri nasional, terutama sektor yang bergantung pada ekspor dan impor.

Yassierli tak menampik potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila perlambatan ekonomi berlangsung lebih dalam. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak semakin meluas.

"Tentu ini akan berdampak pada industri yang ekspor ke luar negeri, karena kondisi geopolitik akan berdampak pada ekonomi secara global. Kita sudah punya grand desain untuk mitigasi PHK," tuturnya dalam konferensi pers di Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

Yassierli menyampaikan bahwa sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan untuk meredam potensi gelombang PHK akibat eskalasi konflik geopolitik. 

Salah satunya adalah penguatan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang mana didalamnya termasuk pemberian pelatihan, bantuan tunai, hingga fasilitasi untuk akses lowongan pekerjaan baru.

"Kita sudah punya grand design, untuk mitigasi PHK, bagaimana kemudian program yang sifatnya spesifik, kita sudah punya JKP, yang dari awal 2025 sudah kita pastikan teman yang di PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Disitu ada terkait dengan bantuan tunai, pelatihan, dan kemudian fasilitasi lowongan kerja yang baru," jelasnya.

Yassierli menyebutkan bahwa, pihaknya juga intens untuk berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah dan lintas Kementerian untuk mendeteksi adanya sinyal PHK imbas adanya pelemahan ekonomi akibat konflik.

"Temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respon bersama - sama, karena ujungnya di hilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK hingga awal Juni telah mencapai 30 ribu orang. Angka ini meningkat dari data per 20 Mei sebesar 26 ribu pekerja.

"Data terakhir 26 ribu ya terakhir, saat ini sekitar 30 ribu, sampai minggu pertama bulan Juni," katanya.