Komnas HAM Sebut Ada Pengaburan Fakta Kasus Dar-der-dor Brigadir J

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 Agustus 2022 13:14 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memeriksa 10 handphone yang terkait dalam kasus tewasnya Brigadir J. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jelas dia, adanya indikasi dugaan upaya pengaburan fakta. “Ada upaya-upaya untuk pengaburan (fakta),” kata Ahmad Taufan Damanik, Selasa (9/8). Menurut dia, masih indikasi-indikasi yang hampir sama dengan yang diperiksa Inspektorat Khusus (Irsus) bahwa ada dugaan-dugaan pengaburan fakta dalam kasus tersebut. "Makanya Kapolri mengambil tindakan meminta Irsus memeriksa itu. Dalam pemeriksaan kami juga ada indikasi-indikasi itu,” jelasnya. Dengan begitu, jelas dia, Komnas HAM meminta penyidik Tim Khusus (Timsus) untuk menemukan CCTV untuk membantu memenuhi informasi yang diperlukan. “Kita minta kita dorong penyidiknya Timsus itu bekerja lebih maksimal, terutama menemukan CCTV itu, karena itu penting sekali. Selain CCTV itu apa? Jejak komunikasi yang lain, supaya tidak kemudian semata-mata mengandalkan keterangan orang per orang,” paparnya. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa bukti CCTV dibutuhkan sebagai bukti pendukung dari jejak komunikasi berdasarkan keterangan yang diperoleh, sehingga konstruksi peristiwanya bisa lebih mudah dibuat. “Kalau misalnya ketika dia mengubah keterangannya, konstruksi peristiwa bisa berubah kan. Tapi kalau misalnya alat dukung tadi itu, bukti-bukti pendukung itu didapatkan, maka akan lebih mudah untuk mengonstruksikan peristiwanya,” jelasnya

Topik:

Polri komnas ham Brigadir J Pengaburan Fakta

Berita Sebelumnya

KPK Koordinasi dengan NCB Interpol Buru Bupati Mamberamo Tengah

Berita Selanjutnya

Kasus KM 50 Kembali Jadi Perbincangan Usai Ferdy Sambo Dibawa ke Mako Brimob

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB