Soal Laporan Pencemaran Nama Baik Erwin Aksa, Ini Penjelasan Polri

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 12 Mei 2023 18:21 WIB
Jakarta, MI - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy dilaporkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa ke Bareskrim Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan laporan tersebut sudah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada tanggal 8 Mei 2023 lalu. "Bahwa betul di tanggal 8 Mei telah dilaporkan, akan tetapi untuk prosesnya saat ini laporan itu masih ada di SPKT Bareskrim Polri,” ujar Nurul kepada Monitor Indonesia, Jumat (12/5). Nurul menuturkan, Rommy dalam laporan tersebut dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik. “Pelapornya adalah EA, kemudian yang terlapor adalah MR,” kata Nurul. Lebih lanjut, Nurul menjelaskan untuk proses penanganan laporan polisi tersebut nantinya akan melakukan penelitian terlebih dahulu. "Ya, nanti kan itu ada di pendalaman. Ini masih laporan aja dari pihak EA kepada yang tadi sudah saya sebutkan,” pungkasnya. (LA) #Pencemaran Nama Baik Erwin Aksa

Topik:

PPP Golkar Polri Pencemaran nama baik

Berita Sebelumnya

Tanam Ganja di Rumah, Fotografer Tangerang Ditangkap Polisi

Berita Selanjutnya

KPK Sita Rumah Grace Tahir yang Dibeli Rafael Alun

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Pesan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judi Online!

29 Oktober 2025 15:35 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Apresiasi Keberhasilan Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

29 Oktober 2025 15:14 WIB

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

28 Oktober 2025 23:56 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

13 Oktober 2025 15:29 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB