Maqdir Minta Kejagung Ralat Bantahan Terima Rp 8 Miliar Korupsi BTS Kominfo

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Juli 2023 00:58 WIB
Jakarta, MI - Maqdir Ismail, kuasa hukum terdakwa korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, Irwan Hermawan juga selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy meminta pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) meralat pernyataan yang membantah telah menerima dana Rp8 miliar dari pihaknya. "Kalau mereka bantah bagus. Tapi tolong sampaikan lebih baik pernyataan itu diralat," kata Maqdir kepada wartawan, Jum'at (14/7) kemarin. Maqdir mengklaim bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan pada 17 April 2023. "Kami sudah kirim (uang Rp8 miliar) ke rekening penampungan tanggal 17 April 2023," tambah Maqdir. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana sebelumnya menyatakan bahwa Maqdir baru pertama kali diperiksa Kejagung dalam perkara BTS Kominfo. Sehingga tidak benar jika ada pengembalian dana dilakukan di hari sebelum dia diperiksa. "Saya sampaikan ya, pak Maqdir ini baru pertama kali diperiksa di Kejaksaan Agung di perkara BTS," tegas Ketut di Gedung Bundar Jampidsus, Kamis (13/7). Ketut menegaskan lagi bahwa hingga saat ini belum pernah menerima informasi adanya penyerahan uang dari Maqdir sebesar Rp 8 miliar. "Belum, sampai saat ini saya belum menerima informasi. Baru hari ini, rekan-rekan kan sudah tahu semua pada hari ini beliau datang baru pertama kali," katanya. Sebagai informasi, Irwan didakwa dengan total uang dari komitmen fee sebesar Rp119 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk menyediakan fasilitas kepada Menkominfo Johnny G Plate dan juga diserahkan kepada pihak tertentu. Hal itu sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Pertama Primair halaman 73- 75, dan Dakwaan Pertama Subsidair halaman 155-156 serta X, Y, dan Z dalam BAP terdakwa tertanggal 15 Mei 2023. (Wan)

Topik:

Kejagung BTS Kominfo Irwan Hermawan Maqdir Ismail Rp 27 miliar Rp 8 Miliar

Berita Sebelumnya

Walkot Medan Bobby Nasution Dukung Tembak Mati Begal, Polri: Tindakan Tegas Diatur UU!

Berita Selanjutnya

Pesawat Boeing 737-800NG Bekas untuk Kepentingan Masyarakat

Berita Terkait

Hukum
Astra Group (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung dan PPATK Didesak Telusuri Aliran Dana Korupsi Tol MBZ ke Astra Group

6 menit yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Puspenkum Kejagung)

Kejagung Kembali Periksa Eks Dirut PT Rayon Utama Makmur Pramono terkait Korupsi Sritex

13 jam yang lalu

Hukum
Bea Cukai Pusat (Foto: Dok MI)

Bea Cukai Hormati Proses Hukum Korupsi POME

22 jam yang lalu

Hukum
Harvey Moeis saat menghadiri sidang korupsi timah (Foto: Dok MI/Albani Wijaya)

Perlawanan Sandra Dewi Tamat, Harvey Moeis Segera Dieksekusi ke Lapas

23 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Geledah Lebih dari 5 Lokasi hingga Periksa Puluhan Saksi Korupsi POME

28 Oktober 2025 21:11 WIB

Hukum
Nikita Mirzani

JPU Masih Pikir-pikir Ajukan Banding Vonis 4 Tahun Penjara Nikita Mirzani

28 Oktober 2025 19:48 WIB