Kapolri Bongkar Modus Penjudol: Bayar Pakai Payment Gateway, Qris, e-Wallet dan Crypto

Jakarta, MI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut salah satu faktor judol sulit diberantas adalah modus-modus yang dilakukan oleh pelaku judol itu menggunakan banyak alat transaksi.

“Model alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening saat ini bergeser menggunakan payment gateway, qris, dan e-wallet dan sekarang juga bergeser menggunakan crypto,” kata mantan Kabareskrim Polri itu saat menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Selain itu, nominal untuk mengikuti judol yang angkanya semakin kecil menjadi faktor pemain judol kini banyak menyasar masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

“Yang tadinya Rp 100.000 sampai 1 juta saat ini berkembang dengan angka transaksi Rp 10.000 juga bisa ikut bermain judi online. Sehingga hari ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian addict terhadap judi online tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, Listyo juga menyebut kendala lain adalah server-server situs judol yang sering berpindah-pindah dan berada di luar negeri. “Ada beberapa negara yang kemudian menjadi tempat pengendalian server mereka Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Tiongkok di mana negara tersebut memiliki regulasi yang berbeda dengan Indonesia,” jelasnya.

Di sana, tambah dia, sebagian dilegalkan. "Sementara Indonesia ini ilegal sehingga ini menjadi masalah sendiri pada saat kita melakukan pemberantasan pemberantasan judi online,” tandasnya.

Adapun rapat ini merupakan rapat perdana bagi kedua institusi di DPR periode 2024-2029. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Hadir pula 3 wakil ketua komisi lainnya.

Pantauan Monitorindonesia.com, dalam rapat, Sigit diapit oleh Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada. Sampai saat ini, rapat masih berlangsung. Sigit tengah menyampaikan paparan capaian dan hasil penggunaan anggaran Polri.