Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku, Ini Pernyataan Lengkap Hasto

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto buka suara, usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan orupsi (KPK). Menurutnya, partainya menghormati penetapan tersangka terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku itu. 

"Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK, Kami adalah warga negara yang taat hukum," kata Hasto yang direkam dalam sebuah video, Kamis (26/12/2024). 

Menurutnya, selama ini sering berkomentar tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengaku, mengetahui betul risiko terkait hal tersebut. 

"Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan di balik penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Hasto ditetapkan tersangka kasus suap bersama Harun Masiku.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Ronny Talapessy dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

"Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024," kata Ronny.

PDIP mencium, adanya aroma politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. Menurut Ronny Talapessy, tekanan terhadap Hasto dimulai ketika bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 akhir. Sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai Pemilu, dan hilang lagi.

"Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," tandasnya.