Eks Direktur Enterprise & Bussines Service PT Telkom Dian Rachawan Diperiksa KPK, Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina oleh PT Telkom 2018-2023. 

Pada Jumat (24/1/2025) kemarin, KPK memeriksa Direktur Enterprise & Bussines Service PT Telkom periode tahun 2017-2019, Dian Rachawan bersama 8 saksi lainnya.

"Para saksi didalami terkait dengan proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU oleh PT Telkom. Kemudian, peran masing-masing saksi tersebut dalam proses pengadaan," kata Juru bicara KPK, Tesa Mahardika Sugiarto, Minggu (26/1/2025).

8 saksi lainnya itu adalah External Relation PT AKR Corporindo, Tri Margono, Dirut PT Multimedia Nusantara (TELKOMMETRA) 2016-2019, Otong IIP, ada pula Manager Wireless Deployment Divisi Planning and Deployment PT Telkom, Sri Damar Setiawan.

Kemudian, GM Procurement PT PINS Indonesia 2017- 2018, Revi Guspa, Senior Account Manager PT Telkom 2018-2023, Reza Prakarsa. Ada pula GM Energy Recource Service PT Telkom 2018-2023, Saleh, GM Information Technology PT Telkom Direktur Enterprise and Bussines Solution PT SIGMA CIPTA CARAKA periode tahun 2018, Sihmirmo Adi dan SGM SSO Procurement PT Telkom Indonesia periode tahun 2012-2020, Weriza.

Pada Senin (20/1/2025) KPK memanggil 9 saksi yakni Agustinus Yanuar Mahendratama, Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas, Aily Sutejda, Head of Outbound Purchasing PT SCC, serta Anton Trienda, VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero).

Antonius Haryo Dewanto, mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems, Charles Setiawan, Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama, Aribawa, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga, Asrul Sani, eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia, Benny Antoro, mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia, dan Bobby Rasyidin, Direktur PT LEN Industri, juga dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait proyek digitalisasi ini.

Berdasarkan informasi, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada bulan September 2024. "Kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak September 2024," kata Tessa Mahardhika, Senin (20/1/2025).

KPK telah menjerat sejumlah tersangka guna meminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan proyek tersebut. Namun, Tessa belum mau menjelaskan lebih lanjut identitas dan jumlah tersangka yang telah dijerat atas kasus ini.