Ada Dugaan Korupsi Apa di BPOM?

Jakarta, MI - Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini (3/2/2025). 

Kepala BPOM Taruna Ikrar meminta KPK agar mencegah korupsi di BPOM. “Kami bertekad kami ingin menjadi lembaga yang bersih, kami tidak mau itu (korupsi) terjadi,” kata Taruna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Taruna mengatakan Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajarannya menyambut baik permintaan itu. Nantinya, kata dia, permintaan akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian terkait. Menurut Taruna, korupsi akan fatal jika terjadi di BPOM. Sebab, kerja mereka mengurusi sertifikasi obat dan makanan agar tidak merugikan masyarakat.

“Kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara berarti juga punya potensi mengalami apa yang kami sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan dan lain,” beber Taruna.

Menurut Taruna, instansinya sangat rawan terjadi tindakan rasuah, karena sertifikasi dari BPOM sangat dibutuhkan pengusaha. KPK diminta berkantor untuk memaksimalkan pemantauan.

“Karena betul-betul kami serius ingin mencegah hal ini terjadi di lembaga kami,” tandas Taruna.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut pihaknya menyambut baik permintaan BPOM untuk mencegah korupsi di instansi tersebut. 

KPK juga sadar tindakan rasuah di BPOM sangat fatal bagi masyarakat jika terjadi. “Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas,” beber Tessa.

KPK juga tidak bisa membiarkan korupsi terjadi di BPOM untuk memaksimalkan pemasukan negara. Terbilang, instansi itu menyumbang Rp176,3 triliun ke negara dari industri farmasi.

“Serta Rp5.420 triliun dari industri makanan. Sehingga total keseluruhan industri dibawah pengawasan BPOM untuk perekonomian nasional mencapai Rp5.590 triliun,” ujar Tessa.