Pengungkapan Korupsi Pertamina Sekadar Pergantian Pemain!

Jakarta, MI - PT Pertamina (Persero) kini berada di titik nadir pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023 yang merugikan negara Rp197,3 triliun. Itu baru periode tahun 2023 saja. Jika modus tahun 2018 sama dengan tahun 2023, maka negara bisa tekor hampir Rp 1000 triliun.

Terkait kasus ini, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto begitu disapa Monitorindonesia.com, Senin (3/3/2025) mendesak pemerintah merombak tata kelola migas yang jauh dari intervensi atau kepentingan partai politik (parpol). 

Karena, ungkap politisi PKS ini, sudah menjadi rahasia publik, selama ini BUMN menjadi sapi perah bagi parpol sehingga pelaksanaan tugasnya banyak disiasati.

"Jadi jangan salahkan publik kalau menilai pengungkapan kasus ini, sekadar pergantian 'pemain'. Ada pemain baru ingin menggantikan pemain lama. Ke depan kasus dan modusnya bisa jadi berulang," ungkap mantan anggota Komisi VII DPR ini.

Mulyanto menambahkan, jika pemerintahan Prabowo Subianto serius memperbaiki tata kelola migas oleh Pertamina dan subholdingnya, perlu perombakan sistem rekrutmennya. 

"Terapkan sistem meritokrasi, tolak orang-orang yang berafiliasi parpol di jajaran direksi dan komisaris di Pertamina. Pemerintah seharusnya menempatkan kalangan profesional murni yang amanah. Tetapi bila melihat yang terjadi hari ini, justru menimbulkan aura pesimistis bagi publik," beber Mulyanto.

Dugaan tindak pidana korupsi dimulai dari hulu, tegas dia, di mana, para tersangka melakukan pengkondisian untuk menurunkan readiness/produksi kilang. Kemudian menolak minyak mentah domestik karena dianggap tidak memenuhi spek kilang yang dimiliki Pertamina.

Akibatnya minyak mentah yang berasal dari perut bumi Indonesia, produksinya tidak terserap. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah maupun BBM dalam negeri, dilakukanlah impor. Selanjutnya modus korupsi berkembang menjadi ekosistem yang akhirnya terbongkar juga.

"Ini kan korupsi terstruktur dan berjamaah, yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang tanpa diketahui aparat, yakni dari 2018-2023. Untuk membangun kepercayaan publik tidak mudah, bila tanpa itikad baik, kinerja yang unggul dan konsisten," pungkasnya.
    
Kejagung kini telah menetapkan 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Dua tersangka baru ditetapkan pada Rabu (26/2/2025), menyusul 7 tersangka sebelumnya.

Dua tersangka baru tersebut adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.

“Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan dua tersangka," ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, Rabu (26/2/2025).

Sementara itu, tujuh tersangka sebelumnya antara lain:

1. Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

3. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping

4. Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional

5. Muhammad Keery Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa

6. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim

7. Gading Ramadan Joede, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Terkait kasus ini Pertamina menyatakan menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan aparat berwenang. 

Pertamina juga memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar di tengah proses hukum yang berlangsung. (wan)