Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tiba-tiba Muncul di KPK, Ada Apa?

Jakarta, MI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tiba-tiba muncul di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/5/2025), ada apa?

Ternyata, kedatangan orang nomor satu di Jabar itu rangka konsultasi terkait relokasi anggaran besar-besaran yang sedang dilakukan di provinsi Jawa Barat. Ia tak memungkiri, ada realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun dari terealisasinya program pelatihan siswa nakal di barak militer.

"Pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada Rp 5 triliun lebih ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Dedi menjelaskan, salah satu langkah konkret adalah mengalihkan anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pendidikan yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar. Ia menyebut, pengeluaran tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan nyata sekolah-sekolah di Jawa Barat.

“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” jelasnya.

Dedi menekankan, kebutuhan nyata masyarakat bukanlah perjalanan dinas atau sosialisasi, melainkan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik. Oleh karena itu, banyak pos anggaran rutin pemerintah digeser menjadi belanja pembangunan yang lebih menyentuh rakyat.

“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu tak memungkiri, transformasi anggaran ini pun berdampak signifikan. Salah satunya peningkatan anggaran dari hanya Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun untuk infrastruktur jalan.

Tidak hanya itu, Dedi juga mengungkap bahwa sekitar 240 ribu warga Jawa Barat masih belum menikmati listrik, sehingga pemerintah mengalokasikan hampir Rp 250 miliar untuk penerangan.

“Sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun. Nah kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik,” tuturnya.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkarakter, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan program untuk anak-anak dengan perilaku menyimpang, seperti tawuran, konsumsi minuman keras, hingga kecanduan gim daring. Mereka kini mengikuti pendidikan kedisiplinan di barak khusus.

“Nah seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya berubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban gim online mengikuti pendidikan kedisiplinan,” terang Dedi.

Dedi menambahkan, program tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi para psikolog dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia optimistis, anggaran yang telah dialokasikan untuk program tersebut akan menghasilkan dampak sosial yang besar.

“Dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah itu di dalamnya ada dan insya Allah anggarannya produktif,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam mengalihkan anggaran dari pos-pos belanja yang tidak prioritas ke sektor-sektor yang lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Menurutnya, langkah ini dinilai strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat. Ia mengamini, kebijakan realokasi anggaran tersebut sejalan dengan arahan KPK untuk memprioritaskan belanja publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan upaya mengefesiensikan, mengerealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik," ujar Ujang.

Ujang menyatakan, KPK turut mendorong adanya sinergi antarlembaga dalam merealisasikan kebijakan ini agar lebih terarah dan terukur. 

"Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga," jelasnya.

Lebih lanjut, Ujang menyampaikan harapannya agar langkah ini mampu mendorong pertumbuhan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. 

"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," pungkasnya.