Honesti Tinggalkan Korupsi di Bio Farma, Pengamat Singgung 'Penumpang Gelap' di RUPST Telkom

Jakarta, MI - PT Telkom Indonesia (Persero) akan melakukan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Mei 2025. 

Dalam RUPST nantinya akan memutuskan perombakan Dirketi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Honesti Basyir salah satu nama yang dilirik bakal jadi Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia.

Namun demikian, Direktur Group Business Development (TLKM) itu saat menjabat sebagai Dirut PT Bio Farma, meninggal dugaan rasuah.

Hingga pada akhirnya Honesti Basyir diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Bandung ihwal kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin COVID-19 di PT Bio Farma.

Berangkat dari hal itu, pengamat kebijakan publik Fernando Emas berharap agar Menteri BUMN tidak menunjuk atau memasukan Honesti Basyir sebagai kandidat Dirut PT Telkom Indonesia.

“Seharusnya perusahaan BUMN seperti Telkom dikelola orang-orang bersih. Maka sebaiknya Erick Thohir tidak memasukkan Honesti Basyir sebagai kandidat petinggi Telkom, karena orang itu memiliki catatan yang kurang baik ketika memimpin PT Bio Farma,” kata Fernando Emas kepada Monitorindonesia.com, Kamis (22/5/2025).

Sementara Sri Radjasa, pengamat intelijen dalam opini terbukanya menyatakan bahwa pencalonan Honesti seharusnya tidak terjadi sebab masih memilik tanggung jawa hukum di Bio Farma itu.

"Ketika presiden Prabowo menempatkan pemberantasan korupsi, sebagai vital interest dalam kebijakan nasionalnya, masih saja ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh, pada pencalonan dirut PT Telkom yang mengusung nama Honesti Basyir, yang masih memiliki tangung jawab hukum, terkait kasus korupsi di PT Bio Farma," kata Sri dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (22/5/2025).
 
Terlebih, kata Sri, kondisi PT Telkom saat ini sedang didera kasus korupsi dan anjloknya harga saham mencapai 38%. RUPS PT Telkom seyogyanya harus dijadikan momentum strategis, dalam rangka penyegaran manajemen jajaran direksi.

"PT Telkom diharapkan dapat menjadi pioneer BUMN yang memiliki keberanian untuk memberikan standar kriteria sangat tinggi terhadap calon direktur utama PT Telkom," harapnya.

Dia menambahkan, RUPTS Telkom mendatang menjadi warning Presiden Prabowo Subianto agar memastikan tidak ada penumpang gelap di perusahaan telekomunikasi itu. "Mencermati masih terjadinya kasus penumpang gelap, dalam pencalonan dirut PT Telkom melalui mekanisme RUPS yang akan diselenggarakan pada 27 Mei 2025, menjadi warning bagi presiden Prabowo untuk melakukan pengawasan melekat, pada pelaksanaan RUPS Tahunan PT Telkom," katanya.

Sebelumnya Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Bio Farma masih berlangsung dan sudah memeriksa puluhan saksi, salah satunya adalah Honesti Basyir.

“HB (Honesti Basyir) sudah diperiksa untuk dimintai keterangan. Saat ini masih tahap penyelidikan dalam rangka mengumpulkan barang bukti, data dan keterangan,” kata Irfan.

Kata dia lagi, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil Honesti Basyir kembali untuk diperiksa lagi. “Kalau memang diperlukan akan kami panggil kembali untuk diperiksa,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan membenarkan bahwa Honesti Basyir telah diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi di PT Bio Farma yang merugikan negara miliaran rupiah.

“Ya benar yang bersangkutan telah dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin COVID-19 dan alat kesehatan (alkes),” kata Ridha namun tidak menyebutkan kapan tanggal Honesti Basyir diperiksa dengan alasan tidak ingat.

Iya juga membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi itu hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data serta keterangan-keterangan untuk dinaikan ke tingkat penyidikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian yang dialami PT Bio Farma karena tidak optimalnya penjualan vaksin COVID-19 dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR).

VGR merupakan program pemerintah dengan menyebarkan vaksin COVID-19 dengan biaya yang ditanggung perusahaan atau badan usaha. Namun pada praktiknya, penyalurannya disebut tidak optimal imbas dari perubahan kebijakan terkait vaksinasi gratis yang ditanggung pemerintah.

Target penjualan VGR untuk COVID-19 sebanyak 7,5 juta dosis oleh PT Bio Farma tidak tercapai. Akibatnya, VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Menurut BPK, hingga 30 November 202, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis atau nilainya ditaksir sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati masa kedaluwarsa di 2025 sehingga berpotensi membebani keuangan BUMN tersebut.

Untuk diketahui, saat ini, posisi Dirut PT Telkom ditempati oleh Ririek Adriansyah. Sejak 202 Ririek sudah menjadi direksi Telkom. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang BUMN, maka Ririek harus diganti pada 2025 karena sudah menjabat selama 13 tahun.

Mengacu pada Pasal 19 menyebutkan bahwa masa jabatan hanya lima tahun dan bisa diperpanjang melalui RUPS selama satu masa jabatan.