Usai Bupati Pati Sudewo, KPK Didesak Periksa Anggota Komisi V DPR (2019-2024) soal Korupsi Jalur KA

Jakarta, MI - Pengamat kebijakan publik Fernando Emas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa semua Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek jalur Kereta Api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Semua harus mendukung langkah berani KPK memeriksa semua anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 atas dugaan korupsi proyek jalur Kereta Api," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (29/8/2025).

Semua pihak, tegasnya, harus kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK dan memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. "Diharapkan langkah KPK memeriksa para anggota DPR Komisi V periode lalu akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK dan pemerintahan Prabowo Subianto," lanjut Fernando.

Walaupun akibatnya, tambahnya, akan semakin memperburuk citra DPR di masyarakat disaat sekarang ini mendapat banyak sorotan akibat tunjangan rumah dan sikap tidak empati para wakil rakyat terhadap kritik masyarakat. "Saya berharap semua pimpinan partai politik terutama Prabowo Subianto langkah KPK memeriksa para anggota DPR tersebut," demikian Fernando berharap.

Adapun KPK membuka peluang memeriksa semua Anggota Komisi V DPR RI yang seangkatan atau satu leting dengan Bupati Sudewo terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA). 

Sudewo diketahui pernah menjabat sebagai anggota DPR. Saat kasus ini bergulir, Sudewo duduk di kursi Komisi V DPR periode 2019-2024. Adapun Sudewo yang sekarang menjabat sebagai Bupati Pati diperiksa hari ini, Rabu (27/8/2025) oleh KPK. 

Usai diperiksa, Sudewo membantah menerima commitment fee dalam kasus ini. Sudewo menyebut uang yang didapatnya terkait gajinya sebagai anggota DPR.

"Adapun dalam proses penyidikan tersebut penyidik tentu juga terbuka untuk melakukan pemanggilan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi lainnya," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

Menurut Budi, masih ada kemungkinan pengembangan penyidikan dari perkara ini. Dugaan korupsi jalur kereta api pada perkara ini terjadi di sejumlah lokasi.

"Tidak menutup kemungkinan penyidikan juga masih akan terus berkembang mengingat kalau kita lihat dalam konstruksi awal perkara ini terkait dengan pembangunan proyek jalur kereta ini kan ada di beberapa lokasi," jelasnya.

"Terkait dengan DJKA pertama kami sampaikan bahwa fokus penyidikan masih terkait dengan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.