KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi 2 Proyek Seret Bupati Manokwari Hermus Indou

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah laporan kasus dugaan korupsi Bupati Manokwari Hermus Indou, dua proyek pekerjaan di Kabupaten Manokwari.

Laporan itu sebagaimana dilayangkan Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) pada hari ini, Selasa (23/9/2025).

"Setiap laporan pengaduan yang diterima KPK, selanjutnya akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi dan keterangan yang disampaikan pelapor. Kemudian akan dilakukan telaah dan analisis, untuk melihat substansi materinya, apakah termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi, serta menjadi kewenangan KPK atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Penelaahan laporan tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi, serta KPK berwenang untuk menyelidikinya atau tidak.
Hanya saja, Budi menyatakan KPK tidak dapat menyampaikan secara detail hasil telaah tersebut kepada publik, karena hal tersebut bersifat tertutup. 

"Update tindak lanjutnya hanya bisa disampaikan kepada pelapor," ujar Budi. 

Adapun dua proyek yang diduga terdapat dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Manokwari yakni pembangunan Gedung Wanita Manokwari tahun anggaran 2022-2024.

Koordinator Agpemaru, Putra menjelaskan, proyek tersebut terdiri dari sejumlah tahapan dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. 

Kemudian proyek kedua terkait pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi di Jalan Perkebunan 3 Macuan tahun anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024, Dinas PUPR Kabupaten Manokwari mengadakan paket pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi di jalan Perkebunan 3 Macuan. Paket tersebut dianggarkan dengan pagu senilai Rp5.493.436.800 yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. 

Namun pada realisasi anggaran keuangan Kabupaten Manokwari, terdapat realisasi pekerjaan direalisasikan dengan nilai kontrak sebesar Rp53.933.755.000. "Harapan kami KPK bisa cepat tanggap, turun langsung ke lokasi, dan memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk Bupati Manokwari dan Kepala Dinas PU-nya," harap Putra.