Aneh! Pemprov DKI Atasi Banjir Membendung Langit, Dana Triliunan di Dinas SDA Tiap Tahun Kemana?

Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus kewalahan mengatasi setiap musim hujan melanda ibukota. Seolah tak pernah belajar dari berbagai peristiwa banjir yang terjadi selama ini.

Dua hari terakhir ini, Jakarta banjir dimana-mana. Bahkan kawasan strategis Monas yang tak jauh Istana Negara dan Balaikota Jakarta tak luput dari kebanjiran. 

Padahal, DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran triliunan rupiah setiap tahun untuk menanggulangi banjir Jakarta.

Anggaran itu dialokasikan utnuk mengeruk kali, pembangunan waduk, memperbaki saluran, penyediaan pompa dan lainnya.

Kenapa banjir Jakarta terus terjadi saat musim penghujan tiba sementara anggaran yang dikucurkan begitu besar?

Perlu diketahui, untuk menanggulangi banjir Jakarta, terdapat satu unit Dinas Teknis untuk menanganinya. Ditambah di setiap masing-masing kota adinistrasi terdapat suku dinas Sumber Daya Air (SDA) dan sejumah unit pelaksana teknis atau UPT.

Dari penelusuran Monitorindonesia.com, banjir yang kerap melanda Jakarta tak luput dari watak dan mental para pejabat di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI.

Para pejabat di unit itu cenderung menjalankan penanggulangan banjir yang berorientasi pada proyeknisasi.

Artinya, proyek penanggulangan banjir lebih difokuskan kepada adanya fee atau setoran kepada oknum pejabat dan bukan kebutuhan di lapangan.

Padahal dalam menanggulangi banjir, seharusnya Dinas SDA mengalokasikan anggaran proyek perbaikan atau pembangunan saluran ke wilayah yang rawan banjir.

Sangat tidak masuk akal sehat, anggaran yang bergitu besar dikucurkan ke Dinas SDA setap tahun namun banjir menahun terus terjadi. 

Hal itu diungkap Direktur Investigasi Indonesiaan Ekatalog Watch (INDECH) Hikmat Siregar kepada Monitorindonesia.com pada Kamis (30/1/2025).

Hikmat mengungkap adanya ketidaksinkronan proyek skala prioritas dengan yang terjadi di lapangan.

Hikmat mencontohkan pembangunan Waduk Marunda yang telah menelan anggaran lebih dari Rp 250 miliar dalam tiga tahun terakhir namun hingga kini tak berfugsi.

Waduk Marunda yang dibangun di pinggir laut itu nyaris tak ada fungsinya. Belum lagi waduk-waduk lainnnya.

Kannibal Pompa

Terkait banjir yang melanda Jakarta dalam tiga hari terakhir, Hikmat menjelaskan, pompa-pompa yang ditempatkan di sejumlah lokasi tak bekerja maksimal.

Padahal menurut catatan INDECH, pengadaan dan pemeliharaan pompa setiap tahun di Dinas SDA mencapai ratusan miliar rupiah.

"Dengan hujan dua hari terakhir Jakarta sudah banjir di mana-mana. Pompa tak berfungsi maksimal padahal, angggaran banyak di situ. Kami menduga Kepala Dinas SDA dan para pejabatnya berupaya mengambil keuntungan dari pengadaan dan pemeliharaan pompa ini," ungkap Hikmat.

Dijelaskannnya, lokasi pompa di Jakarta nyaris ada bertambah setiap tahun ditengah anggaran itu terus meningkat. Jakarta hanya memiliki 13 sungai sementara rumah pompa itu-itu saja. 

"Apakah kalau ada anggaran pergantian pompa hanya di kannibal saja atau benar-benar baru. Harga pompa itu kan sangat mahal bisa mencapai Rp 20 miliar per unit. Kalau ada pergantian pompa dimana bekasnya kan gitu. Mana data penghapusan asetnya. Setiap tahun ada anggaran penambahan pompa tapi bekasnya tidak ada. Parahnya lagi,, saat hujan begini pompa tak berfungsi dengan semestinya," katanya.

Di samping pompa yang tak bekerja maksimal, Hikmat juga menyoroti kondisi kali yang tak dikeruk. Padahal, ratusan exavator dimiliki UPT Alkal yang juga berada dibawah kendali Dinas SDA.

"Jakarta akan terus banjir bila watak pejabatnya tak berubah. Mental korup. Seharusnya aparat hukum seperti Kejati DKI Jakarta turun tangan mengungkap kerugian negara di Dinas SDA. Agak laen ini Dinas SDA seolah kebal hukum yang akhirnya sesuka hati para pejabatnya melakukan penyeleweangan anggaran. Pemprov DKI mengucurkan angggaran yang sangat besar untuk penanggulangan banjir, kenapa setiap hujan datang banjir terjadi dimana -mana?" tandasnya.

Membendung Langit

Ditengah anggaran yang sangat besar dikucurkan Pemprov, Dinas SDA tak juga mampu menangani banjir Jakarta.

Bahkan untuk menanggulangi banjir kali ini, Pemprov DKI kini mempertimbangkan kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau membendung lagit.

Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa hari terakhir Jakarta diguyur hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa ruas kota metropolitan ini. 

"Kami rencanakan dalam 2-3 hari ini (melakukan modifikasi cuaca). Sepanjang memang nanti kita melihat cuacanya lebat, mengarah ekstrem, kami akan lakukan (OMC)," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebagimana dikutip Kamis (30/1/2025). 

Menurut dia, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) serta Asisten Pemerintahan terkait pelaksanaan modifikasi cuaca. "Kami tadi sudah bicara dengan Sekda, dengan Kepala BPKD dan juga Kepala BPBD yang nanti dikoordinir Asisten Pemerintahan," ujarnya. 

Adapun terkait operasi modifikasi cuaca, kata Teguh, pihaknya melakukan berdasarkan sejumlah aspek salah satunya dukungan kemampuan infrastruktur. Pada Selasa 28 Januari 2025, dia mengatakan Pemprov DKI belum sempat melakukan modifikasi cuaca mengingat prakiraan BMKG sebelumnya menyatakan curah hujan mengarah pada sedang dan lebat, bukan cuaca ekstrem seperti yang terjadi. 

"Karena sebelumnya adalah diprakirakan cuacanya itu tidak se-ekstrim itu, kami belum melakukan modifikasi cuaca. Tapi dengan pengalaman ini kami belajar, petugas termasuk perangkat wilayah harus siaga terlepas kita melakukan modifikasi cuaca atau tidak," tandas Teguh. (Tim)