Tiang Monorel Mangkrak: Pramono akan Surati Adhi Karya untuk Bongkar

Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat mengatasi tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. 

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada PT Adhi Karya, sebagai pihak yang berwenang untuk membongkar tiang-tiang yang terbengkalai itu.

"Untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya. Kami akan melakukan menyurati Adhi Karya untuk itu," ujar Pramono di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Jakarta akan proaktif untuk mengawal proses pembongkaran. Bahkan jika diperlukan, pemerintah daerah siap turun langsung membantu percepatan pembongkaran.

"Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan. Yang jelas bahwa persoalan hukumnya sekarang sudah kami ketahui secara detail," jelas Pramono.

Sebagai informasi, pembangunan monorel tersebut dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada 2002 untuk mengembangkan moda angkutan massal selain bus Transjakarta dan subway. 

Monorel di Jakarta terbagi dalam dua jalur. Rute jalur hijau (green line), yakni Semanggi-Casablanca-Kuningan-Semanggi dan jalur biru (blue line) meliputi Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy.

Pada 2004 konstruksi pun mulai dikerjakan dengan membuat tiang-tiang pancang. Namun, pembangunan proyek ini tersendat-sendat. Harapan sempat muncul saat seremonial pemasangan batu pertama di Tugu 66, Kuningan, Jakarta Selatan pada Oktober 2013.

Namun, setelah batu pertama dipancangkan belum berlanjut ke batu kedua. Alih-alih terlihat ada struktur konstruksinya, area konstruksi sama sekali tidak ada kegiatan.

Saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjabat Gubernur DKI Jakarta, memutuskan untuk mengembangkan LRT daripada monorel karena alasan teknis dan pengembangan yang lebih mudah. 

Selain itu, PT JM dianggap gagal melanjutkan proyek monorel senilai Rp12 triliun lantaran tidak bisa menunjukkan bukti dana 30 persen atau Rp4 triliun. Mereka juga dinilai menyalahi pembangunan depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang yang merusak tata ruang.