Jakarta Masih Banjir, DPRD Soroti Efektivitas Anggaran Triliunan Rupiah

Rolia Pakpahan
Rolia Pakpahan
Diperbarui 9 Juli 2025 10:03 WIB
DPRD mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran penanggulangan banjir Jakarta yang mencapai triliunan rupiah (Foto: Ist)
DPRD mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran penanggulangan banjir Jakarta yang mencapai triliunan rupiah (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Genangan air kembali melanda sejumlah wilayah Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran penanggulangan banjir yang mencapai triliunan rupiah.

Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, secara khusus menyoroti alokasi anggaran dalam Rancangan APBD 2025 yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Dalam APBD TA 2025, Pemprov Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp4,3 Triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh,” kata Bun, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (9/6/2025).  

Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program utama, yakni Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, serta Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 

Ia mengatakan, dengan besarnya anggaran tersebut, wajar jika masyarakat berharap penanganan banjir berjalan lebih baik. Namun, kenyataannya banjir tetap terjadi setiap kali hujan deras mengguyur Jakarta.

"Ini memunculkan pertanyaan apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau sebenarnya pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam mengatasi dan menanggulangi banjir,” tuturnya.

Bun turut menyoroti pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengungkapkan bahwa 10 dari total 600 unit pompa mengalami kerusakan atau terbakar saat banjir yang melanda pada Senin (7/7/2025). 

Menurut penjelasan gubernur, kerusakan terjadi karena pompa tidak bisa menahan debit air yang tinggi. 

“Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi, apakah tidak dilakukan perawatan memadai atau bahkan antisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi,” terangnya.

Selain itu, ia juga menyoroti anggaran untuk operasional dan pemeliharaan stasiun pompa banjir yang nilainya mencapai sekitar Rp704 miliar. Bun mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sudah digunakan secara tepat atau perlu dievaluasi kembali.

“Kami berharap anggaran Pemprov DKI yang besar itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menangani banjir supaya dampaknya tidak parah di kemudian hari,” ujarnya.

Topik:

banjir-jakarta dprd-jakarta