Gubernur Jakarta Akan Segera Bahas Rencana Alih Fungsi Lahan Mangkrak Jadi RTH

Jakarta, MI- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa rencana terkait pengalihan lahan mangkrak menjadi ruang terbuka hijau (RTH) akan segera dibahas bersama para Wali Kota Jakarta dan Bupati Kepulauan seribu. 

Hal ini disampaikan Pramono usai menghadiri acara Urban Climate Action Programs (UCAP) Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening 2025 di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu, (23/7/2025) hari ini.

"Kebetulan hari Jumat (25 Juli) nanti kami akan mengadakan rapat khusus bersama para wali kota dan bupati Kepulauan Seribu," kata Pramono. 

Pramono mengatakan bahwa rapat khusus yang akan digelar bersama dengaan para Wali Kota Jakarta dan Bupati Kepulauan seribu itu ditujukan untuk membangun komitmen serta kesepahaman terkait pentingnya pemanfaatan lahan mangkrak untuk dijadikan ruang terbuka hijau. 

"Ini saya adakan untuk menumbuhkan pemahaman bersama bahwa di Jakarta memang banyak sekali yang bisa dialihfungsikan dan tentunya ini menjadi sesuatu yang akan memperindah tata ruang hijau terbuka bertambah," ujarnya. 

Sebelumnya, Pramono mengungkap rencana untuk merubah lahan mangkrak yang ada di wilayah Jakarta menjadi ruang terbuka hijau.

Pramono mengaku mendapatkan ide tersebut usai mengunjungi High Line di New York, Amerika Serikat (AS), lahan mangkrak di New York tersebut menginspirasi dirinya untuk mengubah lahan-lahan mangkrak di wilayah Jakarta menjadi ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat.

"Saat ke New York, saya menyempatkan diri mengunjungi High Line yang merupakan tempat stasiun mangkrak dan lain-lain. Kebetulan, saya terinspirasi untuk mengubah lahan mangkrak di Jakarta menjadi ruang terbuka hijau untuk masyarakat, termasuk ruang untuk olahraga dan skateboard," kata Pramono, Selasa (22/7/2025).

Pramono menjelaskan bahwa penambahan ruang terbuka hijau yang direncanakan diriinya tersebut tidak akan menggusur lahan milik masyarakat. Sebab ruang terbuka hijau tersebut akan memanfaatkan lahan-lahan mangkrak yang dimiliki pemerintah pusat maupun Pemprov Jakarta. 

"Tidak akan ada pembebasan lahan milik masyarakat. Ruang-ruang mangkrak yang rencananya kita gunakan untuk pembangunan rata-rata dimiliki oleh pemerintah pusat, maupun daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pramono menastikan tidak akan ada penggusuran lahan milik masyarakat dalam penambahan ruang terbuka hijau tersebut. Namun, Pramono masih belum dapat merinci titik-titik mana saja yang akan dibangun ruang terbuka hijau. 

"Pembebasan lahan kami yakinkan pasti hampir tidak ada dan itu akan membawa kebaikan bersama untuk masyarakat Jakarta," ujarnya.