Habiskan Anggaran Rp 700 M, Lasarus Desak Kebijakan Subsidi Layanan Angkutan Massal Skema BTS Dievaluasi

elvo

Diperbarui 29 Juni 2022 14:06 WIB

Habiskan Anggaran Rp 700 M, Lasarus Desak Kebijakan Subsidi Layanan Angkutan Massal Skema BTS Dievaluasi

Jakaeta, MI - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kebijakan subsidi anggaran layanan angkutan umum massal dalam skema Buy The Service (BTS) yang dibuat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub). Dia meminta Kemenhub mengevaluasi kebijakan tersebut, pasalnya program itu sejauh ini telah menghabiskan anggaran negara hingga Rp 700 miliar. Namun masih belum menunjukan keberhasilan layaknya sebuah "pilot project". "Kami minta BTS ini dievaluasi, kalau tidak maka kami tidak akan menyetujui anggaran Ditjen Perhubungan Darat, anggaran tahun lalu lebih dari Rp700 miliar, dan tahun ini dianggarkan Rp1 triliun. Kami mau BTS ini 'pilot project' dulu, kalau sukses silahkan," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Lebih lanjut Lasarus mengatakan, Komisi V DPR telah meminta Menteri Perhubungan untuk memberikan anggaran yang cukup bagi Ditjen Perhubungan Darat namun justru dihabiskan untuk BTS. Menurut dia, kebijakan BTS seharusnya jadi "pilot project" dahulu karena jangan sampai "jor-joran" dalam program tersebut namun justru menjadi monumen seperti proyek LRT di Palembang, Sumatera Selatan. "Tidak mudah mengubah prilaku orang dari menggunakan kendaraan pribadi lalu menggunakan kendaraan umum, perlau tahapan yang baik. Apalagi ini melibatkan swasta untuk investasi, swasta pasti orientasinya keuntungan, sehingga kalau tidak menguntungkan akan ditinggalkan," ujarnya. Lasarus mengatakan, sebenarnya Komisi V DPR tidak ikut campur terkait kebijakan BTS tersebut namun ternyata dari hasil pengawasan Komisi V DPR, penggunaan anggaran dan pengadaan barang tidak jelas peruntukannya. Karena itu dia meminta agar penggunaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat khususnya terkait program BTS dievaluasi dahulu, karena kalau tidak dilakukan maka Komisi V DPR tidak akan menyetujui anggaran tahun ini. "Mohon ini diatensi, karena anggaran itu kesepakatan antara pemerintah dan DPR," katanya. Politisi PDI Perjuangan itu menilai seharusnya Kemenhub fokus dalam memperbaiki sarana prasarana keselamatan jalan. Seperti pengelolaan jalur Pantai Selatan (Pansela) belum maksimal dijalankan Kemenhub. Dilain sisi menurutnya masyarakat enggan menggunakan jalur Pansela di malam hari karena minim penerangan dan di siang hari tidak ada rambu-rambu keselamatan. "Pansela harus 'digempur' lagi pak agar masyarakat antusias melewati jalur tersebut ketika mudik lebaran dan liburan natal serta tahun baru. Kemenhub harus memilah mana yang urgen dan tidak," katanya. Sebagai informasi Program BTS adalah Skema Buy the Service (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan, dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing. Melalui program BTS itu Kementerian Perhubungan mensubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan minimum yang ditetapkan, dengan tujuan masyarakat perkotaan dapat lebih memilih menggunakan angkutan umum massal daripada menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan terjadinya kemacetan.**

Topik:

Komisi V DPR Angkutan Umum

Habiskan Anggaran Rp 700 M, Lasarus Desak Kebijakan Subsidi Layanan Angkutan Massal Skema BTS Dievaluasi

Berita Sebelumnya

Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat Penentuan Idul Adha di 86 Lokasi Seluruh Indonesia

Berita Selanjutnya

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Said Didu: Jika Mau Hidup Harus Beli HP dan Pulsa

Berita Terkait

Komisi V DPR RI Dukung Kementerian PU Perbaiki Fasum Yang Rusak Akibat Demo

Usai Bupati Pati Sudewo, KPK Didesak Periksa Anggota Komisi V DPR (2019-2024) soal Korupsi Jalur KA

Ojol Populer, Tapi Benarkah Layak jadi Angkutan Umum?

Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya: DPR Desak Investigasi dan Reformasi Keselamatan Laut

Tragedi Air India, DPR Minta Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Penerbangan

Komisi V Bakal Panggil Menhub Dudy Pekan Depan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K