Di Sidang Paripurna DPR, PKS Usul ke Puan Maharani Bentuk Pansus Selidiki Soal Pagar Laut Misterius

Jakarta, MI - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Ketua DPR Puan Maharani membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pagar laut misterius yang terbentang di kawasan laut Tangerang, Banten.

Hal tersebut diusulkan oleh salah satu politikus PKS, Riyono dalam Sidang Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, pembentukan Pansus tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan tata kelola laut yang bertanggung jawab 

"Fraksi PKS mengusulkan atau meminta Pimpinan DPR RI agar membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut dalam mendukung upaya tata kelola laut bertanggung jawab," kata dia. 

Dia juga mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, seperti nelayan, dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut.

Termasuk mengusut tuntas kasus pemagaran laut tersebut. Jangan sampai jadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

"Juga mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola kelautan di Indonesia," tandas Riyono.

Sementara itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah menjadwalkan pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Teronggono, pada Rabu (22/1/2024).

Jadwal pemanggilan Menteri KKP itu untuk membahas perihal pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di kawasan laut pesisir Tangerang, Banten.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Kami rencananya besok akam ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya, jadi kalau mereka tidak ada sidang kabinet kemungkinan besok," ujarnya. 

Titiek mengatakan, pagar laut yang sudah menjadi polemik selama satu bulan ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Ia pun mendesak agar pemerintah segera mencari tahu siapa dalang dibalik pemasangan tersebut.

"Ini sudah lama, sebulan ya masa enggak dapet-dapet. Siapa sih yang bikin 30 kilometer loh itu sama dengan separoh Jagorawi, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan kan susah bikinnya," ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali bersepakat untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 KM di Tangerang, Banten.

Keduanya sempat berseteru karena berbeda pendapat soal pembongkaran tersebut. 

TNI AL yang mulanya membongkar secara bertahap pagar laut itu tidak mendapatkan restu dari Menteri KKP. Kini pihaknya bersama dengan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan akan melakukan langkah pembongkaran dengan jajaran TNI AL.

"Kita berkoordinasi dengan kepala staf Angkatan Laut beserta jajaran. Saya dan Pak Wamen dalam rangka mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu ramai itu adalah terkait pagar laut," kata Trenggono dalam keterangannya, Jakarta, Senin (20/1).

Ia mengungkapkan, pembongkaran bakal dilakukan usai evaluasi final yang dijadwalkan pada Rabu (22/1/2025). 

"Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi kami akan rapat lalu siangnya kami akan melakukan pembongkaran," kata dia.

Sementara itu, Ali mengatakan pihaknya bakal melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat khususnya nelayan yang kesulitan.

"Pagi ini kami bersama Pak menteri dan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan karena itu instruksi dari bapak presiden TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat," jelasnya.