DPR Dukung HPP GKP Rp 6.500, Tapi Peringatkan Bulog Agar Proaktif ke Petani

Jakarta, MI - Pemerintah akhirnya menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, yang menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani.

Menurut Firman, kebijakan ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki kondisi petani yang selama ini terpuruk. Ia juga menggarisbawahi pentingnya agar pemerintah terus menjaga konsistensi dalam menjalankan kebijakan ini, sehingga para petani bisa mendapatkan harga yang wajar untuk gabah hasil panen mereka.

"Saya bersyukur dan meyakini, jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, petani bisa tersenyum karena harga pembelian dari pemerintah yang lebih adil," ujar Firman kepada wartawan pada Kamis (13/2/2025).

Meski demikian, politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah untuk lebih proaktif dalam mendekati petani. Ia menyarankan agar sistem pembelian gabah dilakukan dengan "jemput bola" agar Bulog tidak tertinggal dari pengepul dan pedagang yang lebih dulu memanfaatkan kesempatan. Menurut Firman, jika pemerintah tidak proaktif, Bulog akan kesulitan dalam bersaing di pasar.

Selain itu, Firman juga menyoroti kelemahan dari kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa meskipun pemerintah membeli gabah petani dengan harga yang ditetapkan, ada konsekuensi bahwa beras yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pengeringan dan mesin selep modern di banyak penggilingan padi milik masyarakat.

"Mengingat pembelian gabah ini menggunakan anggaran negara, maka setiap pembelian gabah dan beras petani harus memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, karena semua pembelian harus diaudit oleh BPK," tegasnya.

Firman juga mengingatkan bahwa Bulog harus siap dengan dana yang cukup untuk membeli gabah dan beras petani kapan saja, mengingat persaingan di lapangan sangat ketat. Pedagang besar dan pengepul seringkali menggunakan strategi "ngijon" untuk memanfaatkan kondisi pasar. Oleh karena itu, ia berharap Bulog bisa menjaga kelancaran penyerapan gabah dengan sistem yang efisien.

Terakhir, Firman memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo yang telah menunjukkan kepedulian terhadap nasib petani yang selama ini terlupakan. Sebagai legislator dari dapil Jateng III, Firman menekankan bahwa instansi terkait juga harus menyesuaikan regulasi agar tidak ada implikasi hukum yang merugikan setelah dilakukan audit oleh BPK. ***