Kemenkeu Respons Soal Isu Letjen TNI Gantikan Dirjen Bea Cukai

Jakarta, MI - Isu rotasi pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada posisi strategis Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, yang santer dikabarkan akan diisi oleh perwira tinggi dari kalangan militer.

Sosok yang disebut-sebut bakal menggantikan Askolani adalah Letjen TNI Djaka Budi Utama, seorang jenderal bintang tiga aktif. 

Kabar ini pun langsung menimbulkan perbincangan hangat, mengingat posisi Dirjen Bea Cukai selama ini identik dengan figur karier dari kalangan sipil, khususnya internal Kemenkeu.

Menanggapi isu tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan resmi.

“Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” kata Deni, Selasa (20/5/2025).

Tak hanya isu pergantian di posisi Dirjen Bea dan Cukai, beredar juga informasi bahwa kursi Dirjen Pajak akan diisi orang baru. Menurut kabar yang beredar, Suryo Utomo akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP).

Sebagai informasi, Askolani telah menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai sejak 12 Maret 2021. Sementara Suryo Utomo memimpin Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 November 2019. 

Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kebenaran informasi mengenai pergantian dua pejabat eselon I tersebut. 

Kementerian Keuangan pun belum memberikan konfirmasi terkait alasan maupun waktu pelaksanaan jika memang rotasi jabatan di dua posisi strategis itu akan dilakukan.

Profil Singkat Letjen TNI Djaka Budi Utama

Letjen TNI Djaka Budi Utama menjadi sorotan publik setelah namanya mencuat sebagai calon pengganti Askolani untuk posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Saat ini, Djaka menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), posisi yang diembannya sejak Oktober 2024.

Sebelum menduduki jabatan strategis di BIN, Djaka pernah dipercaya sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Penugasan tersebut ditetapkan lewat Surat Keputusan Panglima TNI yang diterbitkan pada 14 Juni 2024.

Perwira tinggi lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini memiliki latar belakang militer dari satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Selain itu, ia juga pernah mengemban jabatan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selama periode 2021 hingga 2023.