Komisi IX DPR Desak Pemerintah Segera Atur Regulasi untuk Pengemudi Ojek Online

Rizal Siregar
Rizal Siregar
Diperbarui 21 Mei 2025 15:19 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (dok. MI)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (dok. MI)

Jakarta, MI - Aksi ribuan pengemudi ojek online (ojol) di sejumlah daerah kembali menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera turun tangan. Sorotan tajam pun datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang menegaskan bahwa negara tak boleh lagi abai terhadap nasib para pekerja sektor digital ini.

“Aksi yang dilakukan para pengemudi ojol mencerminkan kegelisahan yang mendalam terhadap ketidakpastian status kerja dan minimnya perlindungan sosial yang mereka terima. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menunda penyusunan regulasi yang berpihak pada mereka,” tegas Nihayatul, saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Politisi yang akrab disapa Ninik itu menyebut, pengemudi ojol sejatinya menjadi tulang punggung sektor transportasi informal dengan kontribusi signifikan terhadap roda ekonomi nasional. 

Namun, di balik peran strategis tersebut, mereka masih bergulat dengan berbagai tantangan serius—mulai dari absennya kepastian hukum, tidak adanya jaminan sosial yang layak, hingga kesejahteraan kerja yang kerap diabaikan.

“Kami di Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan yang mengatur hubungan kerja antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikator,” ujarnya. “Ini mencakup kejelasan status kerja, skema jaminan sosial yang terintegrasi, serta mekanisme pemberian tunjangan seperti THR dan cuti,” sambungnya.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga mengajak perusahaan aplikator tidak bersikap pasif terhadap gelombang tuntutan yang disuarakan para mitra pengemudi.

“Perusahaan harus menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, bukan hanya fokus pada pertumbuhan bisnis semata,” ujarnya menegaskan.

Menurut Ninik, suara para pengemudi ojol saat ini sudah terlalu nyaring untuk diabaikan. Ia berjanji akan terus mengawal proses legislasi agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada pekerja lapangan, bukan hanya pada kepentingan bisnis.

“Tentu saja saya akan terus mengawal proses penyusunan regulasi yang pro teman-teman ojol. Aspirasi mereka sudah nyaring terdengar, tinggal komitmen pemerintah dan aplikator yang harus kita pastikan terealisasi,” tutupnya.

Topik:

Ojol Komisi IX DPR Transportasi