Sopir Truk Demo Kebijakan ODOL, Ini Respons Airlangga

Jakarta, MI - Aksi demonstrasi sopir truk yang tergabung dalam aliansi sopir logistik di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025), mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Aksi itu menyoroti penindakan terhadap kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) yang dinilai memberatkan pelaku usaha angkutan barang.

Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah siap membuka ruang dialog dengan seluruh pihak, termasuk pengemudi truk dan pelaku industri logistik, guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan sektor industri maupun keselamatan jalan.

“Terkait dengan over dimensi dan overload (ODOL), memang beberapa komoditas yang menggunakan fasilitas tersebut adalah industri yang cukup berat, seperti industri baja, industri semen, dan industri daripada makanan minuman,” tutur Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

“Nah tentu nanti apa yang menjadi aspirasi akan ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait,” sambunhnya.

Sebagai catatan, aksi ini digelar oleh kelompok sopir truk yang mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan ODOL. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi menaikkan biaya logistik dan harga bahan pokok.

Para sopir mengaku khawatir bahwa pengetatan aturan ODOL akan berdampak pada distribusi barang, terutama sembako, sehingga berkontribusi pada kenaikan inflasi.

Pengendalian truk ODOL menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menurunkan beban biaya logistik nasional, yang saat ini masih berada di kisaran 14,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Target pemerintah adalah menurunkan angka tersebut secara bertahap menjadi 12,5 persen dan bahkan mencapai 8 persen pada 2030. Hal ini juga menjadi salah satu fokus dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan (year-on-year) per Mei 2025 tercatat sebesar 1,87 persen, dengan inflasi year-to-date sebesar 1,35 persen. 

Tingkat inflasi tersebut masih berada di bawah target pemerintah, yakni 2,5 persen ±1 persen, menunjukkan bahwa pengendalian harga-harga tetap terjaga meski terdapat tekanan global dan dinamika logistik dalam negeri.

Selain aksi dari kelompok sopir truk, demonstrasi juga digelar oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang memperjuangkan hak atas permukiman di Kampung Susun Bayam. Kedua aksi ini sempat menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Patung Kuda.