Investasi di Kota Nusantara Tembus Rp58,4 Triliun

Penajam Paser Utara, MI - Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Sejak dimulainya delapan proyek groundbreaking (peletakan batu pertama), total investasi yang tercatat mencapai Rp58,4 triliun.

"Proyek dari delapan peletakan batu pertama sudah dilaksanakan dengan beberapa di antaranya sudah operasional," ujar Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (18/12/2024).

"Total investasi proyek dari delapan peletakan batu pertama itu capai Rp58,4 triliun," tambahnya.

Menurut Troy, pembangunan yang dimulai sejak 2020 hingga 2024 telah menghasilkan sejumlah fasilitas yang kini mulai beroperasi. Di antaranya adalah Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina, serta Hotel Nusantara, yang menjadi bagian penting dari infrastruktur penunjang ibu kota baru.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kota Nusantara kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Sembcorp Singapore, yang mampu menyuplai listrik terbarukan 10 megawatt (MW) juga telah operasional.

Kata dia, sampai saat ini kemajuan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai 61,7 persen, dari 109 paket proyek dengan kontrak kerja antara 2020 hingga 2024.

OIKN mengutamakan pembangunan fasilitas mendukung tiga pilar utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, ia menimpali lagi, untuk memastikan Kota Nusantara berfungsi secara penuh sebagai ibu kota negara.

Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kota Nusantara terus mengalami perkembangan pesat, infrastruktur untuk sektor eksekutif di KIPP hampir rampung dan diperkirakan siap operasional pada 2025.

"Fasilitas itu akan dukung pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan secara bertahap," tambahnya.

Adapun pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, antara lain meliputi gedung DPR, MPR dan DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya bakal dilaksanakan memastikan keberlanjutan pemerintahan di Kota Nusantara.

Troy menambahkan, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung pada 2028, bersamaan dengan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia yang sepenuhnya fungsional.