Banyak Pasal Bermasalah, Komisi VII DPR Minta Permen ESDM Tentang Harga Gas Ditinjau Kembali

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 Februari 2023 16:09 WIB
Jakarta, MI- Komisi VII DPR RI menyoroti beberapa pasal yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 15 tahun 2022 tentang tata cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai, pasal-pasal dalam Permen tersebut seakan dispute atau menjadi konflik persoalan. "Kita melihatnya ada masalah penerapan dalam Permen 15/2022 itu," kata Mukhtarudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Nusantara Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/2/2023). Untuk itu, politikus Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun sepakat agar Permen 15 Tahun 2022 tersebut ditinjau kembali dengan melibatkan Kementerian terkait dan stakeholder lainnya seperti di kalangan industri. "Jadi persoalan- persoalan seperti ini seolah-olah ada sengketa di kalangan pelaku industri. Nah berarti ada di dispute permen 15 ini dengan pengembangan industri manufaktur, ini yang saya sayangkan," tandas Mukhtarudin. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa Permen 15 Tahun 2022 tersebut sangat ambigu, karena dalam beberapa pasal yang tertuang di dalam ada terdapat kata-kata paling sedikit. "Pak Menteri saya lihat ada 6 sampai 7 pasal yang ada kata paling sedikit, hal ini sering sekali terjadi realitas di lapangan, nanti akan menjadi ambigu, karena kata paling sedikit ini akan menjadi pintu masuk konflik di lapangan," tandas Maman Abdurrahman. Dalam Raker tersebut juga Komisi VII DPR RI mendesak ESDM Arifin Tasrif untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat khususnya yang mendapat automatic adjustment (blokir) dalam terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Topik:

ESDM

Berita Sebelumnya

Tak Ingin Ada Kesan Arogan, Sahroni Tolak Mentah-mentah Usulan Moge Bisa Lintasi Tol

Berita Selanjutnya

Komisi VI DPR Sebut Pemerintah Gagal Selesaikan Akar Masalah Minyak Goreng

Berita Terkait

Ekonomi
Pengajuan RKAB Wajib Lewat Aplikasi MinerbaOne Mulai 1 Oktober 2025 (Foto: Ist)

ESDM Wajibkan Pengajuan RKAB Lewat MinerbaOne per Oktober 2025

25 September 2025 14:38 WIB

Nasional
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Dok MI/Ist)

Memoles Citra Lewat Lahan Tambang Bermasalah di Kawasan Hutan

24 September 2025 16:04 WIB

Ekonomi
SPBU Shell (Foto: Dok MI)

ESDM Panggil Shell hingga Vivo Imbas Kosongnya BBM di SPBU Swasta

3 September 2025 17:31 WIB

Hukum
Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (Foto: Dok MI/Istimewa)

Info dari Eks Menteri ESDM: KPK Tengah Selidiki Korupsi Izin Tambang

9 Juli 2025 19:26 WIB

Ekonomi
Pemerintah Optimistis Target Lifting Minyak 2025 Tercapai (Foto: Ist)

Pemerintah Pede Target Lifting Minyak 2025 Tercapai untuk Pertama Kalinya

1 Juli 2025 08:30 WIB

Nasional
Tambang Nikel di Raja Ampat (Foto: Istimewa)

Daerah hanya jadi Penonton: Tak Pernah Diajak Bicara saat Izin Tambang Diterbitkan

9 Juni 2025 17:23 WIB