Waka DPR: Tak Adil APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 22 September 2023 18:13 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan dibebankan ke APBN. Menurut Gobel, Peraturan Menteri Keuangan No.89/2023 yang mengatur tentang penjaminan kereta cepat. Membuat APBN menjadi tak adil bagi pemajuan kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing. “APBN menjadi terikat secara permanen dan selamanya terhadap sebuah kegiatan badan usaha. Tentu APBN menjadi tak adil. APBN itu untuk kemaslahatan umum. Ini bisa membuat Presiden Jokowi yang sudah memiliki banyak legacy luar biasa dalam memimpin Indonesia, tercederai dan menimbulkan persepsi negatif,” ujar Gobel, Jum'at (22/9). Politikus partai NasDem itu mengatakan, ketika Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021, masih bisa dimengerti karena untuk mewujudkan dan menyelesaikan proyek kereta cepat yang sedang dalam tahap pembangunan. “Walaupun itu menunjukkan ada sesuatu yang tak beres dalam perencanaan. Akibatnya, Pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI sebesar Rp7,5 triliun, yaitu 2021 Rp4,3 triliun dan 2022 Rp3,2 triliun. Dana PMN ke KAI itu sepenuhnya untuk kereta cepat,” bebernya. Tetapi kata Gobel, pembangunan proyek kereta cepat sudah selesai sehingga segala biaya mestinya sepenuhnya berada dalam tanggung jawab badan usaha. “Jangan bawa-bawa APBN lagi, apalagi secara permanen,” tandas Gobel. Gobel mengingatkan, apa yang ia sampaikan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan sebagai warga negara. “Bukan tidak setuju terhadap kereta cepat. Dari awal saya sangat mendukung kereta cepat, tapi dukungannya dalam batas kewajaran dan kepatutan dalam konteks kemaslahatan publik yang luas. Jadi tak perlu berlebihan. Mestinya biarkan itu bersifat B to B saja,” tegasnya. (DI)

Topik:

DPR Kereta Cepat Jakarata-Bandung

Berita Sebelumnya

Gerindra: Tidak Mungkin Duet Prabowo-Ganjar Terwujud

Berita Selanjutnya

Komisi III DPR Bakal Uji Kelayakan 8 Calon Hakim MK

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

16 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

22 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB