Gerindra Menyoal Putusan MK Batas Usia Capres & Cawapres

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Oktober 2023 18:46 WIB
Jakarta, MI - Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon wakil presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). "Pada prinsipnya kami menghormati keputusan MK yang baru dibacakan, yaitu dalam gugatan nomor 90 yang dikabulkan sebagian, bahwa kemudian MK memutuskan walaupun ada batasan usia 40 tahun," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/10). "Tapi kemudian memperbolehkan pejabat ataupun kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan langsung, termasuk Pilkada untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden," sambung Wakil Ketua DPR RI itu. Menurut Dasco sapaan akrabnya, bahwa apa yang diputuskan MK ini bersifat final dan mengikat yang tentunya langsung dapat dilaksanakan. Soal peluang Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang bacawapres Prabowo Subianto, kata Dasco, Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan kembali melakukan pertemuan kepada pimpinan partai politik untuk membahas lebih lanjut. "Tentunya di Koalisi Indonesia Maju masih dalam tahap tahap pembicaraan sehingga apa yang ditanyakan kami belum bisa sampaikan pada saat ini, dan tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa yang akan menjadi calon pendamping Pak Prabowo," imbuhnya. (DI)

Topik:

Gerindra MK

Berita Sebelumnya

Hakim Saldi Isra Alami Peristiwa Luar Biasa: Pendirian MK Berubah Dalam Sekejap

Berita Selanjutnya

Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun, Tak Hanya Gibran Punya Peluang!

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

11 Oktober 2025 13:09 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB