DPR Harap Joko Widodo Lantik Panglima TNI Sebelum 26 November


Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus, berharap Panglima TNI yang baru dapat segera dilantik oleh Presiden sebelum tanggal 26 November.
"Diharapkan sebelum tanggal 26 Presiden sudah melantik panglima TNI, kira-kira itulah patokannya," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/11).
Sebab, kata Lodewijk Panglima TNI Laksamana Yudo akan memasuki masa pensiun di tanggal itu, meskipun secara de jure terhitung mulai 1 Desember.
"Ya prinsip pak yudo kan ultahnya tanggal 26 berarti itulah batas akhir beliau sebagai perwira tinggi efektif. Walaupun secara de jure dia 1 Desember baru pensiun, itu aturannya seperti itu," ujarnya
"Tetapi nanti kan orang melihat oh ada panglima TNI dipimpin seorang pensiunan kan nggak bagus ya," lanjutnya.
Selain itu, dia mengatakan terkait fit and proper test Panglima TNI yang baru sudah dibicarakan ke komisi I dan semestinya hal itu sudah mulai dikerjakan.
"Komisi I seharusnya sudah mulai bekerja untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk fit and proper test. Kita sudah sampaikan, bahwa kita sepakati kalau sudah selesai dan tuntas, mereka akan pegambilan keputusan tingkat dua itu pada tanggal 21 November nanti. Udah, udah kita limpahkan," paparnya.
Seperti diketahui, berdasarkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI tentang usulan satu calon nama pengganti Panglima TNI saat ini, Laksamana Yudo Margono yang bakal memasuki massa pensiun pada akhir November 2023.
Bahwa Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI selanjutnya. (DI)
Topik:
dpr panglima-tni presidenBerita Selanjutnya
Rangkaian Seleksi Calon Panglima TNI Dimulai Besok
Berita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!
18 Oktober 2025 18:37 WIB

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026
16 Oktober 2025 16:51 WIB

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
14 Oktober 2025 14:55 WIB

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!
14 Oktober 2025 02:31 WIB