Golkar Mau Rebut Kursi Ketua DPR, PDIP Singgung Ketua DPR 2014 Terseret Korupsi

Jakarta, MI - PDI Perjuangan buka suara soal tindakan Partai Golkar yang berupaya merebut kursi partai Golkar melalui upaya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya sudah sabar terhadap konflik politik yang menggunakan UU MD3 sejak 2014. Pun Hasto mengingatkan selain konflik politik revisi UU MD3 juga berpotensi melahirkan konflik sosial di masyarakat. Bahkan dia menegaskan kepada Partai Golkar agar tidak memancing sikap partai banteng merah itu.

"Jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi karmapala. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Adapun pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dijabat oleh paket pimpinan yang diusung oleh Koalisi Merah Putih yaitu Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua yaitu Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah, (PKS).

Setya Novanto dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Ia pun divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan

Nafsu Kekuasaan

Lanjut Hasto, Partai Golkar yang masih dinahkodai Airlangga Hartarto itu harus belajar dari tahun 2014, karena seharusnya di dalam norma politik, tidak bisa undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung.

Sementara keberadaan kursi Ketua DPR RI, menurut Hasto, merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang pemilu. Maka dari itu, dia meminta kepada seluruh partai politik harus membangun kultur politik yang baik, berdasarkan jejak norma-norma hukum dan supremasi hukum.

"Itu menujukan ambisi, nafsu kekuasaan apakah tidak belajar dari dulu, ketika 2014 seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu itu, one electoral process, yang juga direpresentasikan di DPR," katanya 

Di lain sisi, Hasto meminta agar Golkar tak meniru Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat pendekatan kekeluargaan.

"Jadi dari Golkar itu melihat Pak Jokowi saja itu bisa mengubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh Presiden ternyata terbukti hubungan kekeluargaan, makannya jangan-jangan bisa," ungkapnya.

Selain itu, Hasto tak segan mengatakan akan ada perlawanan dari seluruh elemen PDIP kepada siapapun pihak yang berani merevisi UU MD3 demi kursi Ketua DPR RI. 

"Tetapi Undang-undang terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuataan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," tandasnya.

Diketahui, bahwa Perebutan kursi ketua DPR RI kini tengah memanas. Pasalnya, PDIP dan Golkar sama-sama merasa paling berpeluang mendapatkan kursi ketua DPR.

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Partai yang mendapatkan kursi terbanyak DPR RI pada Pileg 2024 akan mendapatkan jatah Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Adapun PDI-P menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak di Pemilu 2024 dengan hasil menembus 25.387.239 suara sah pada Pileg DPR RI 2024 atau dengan presentase 18,97% suara sah.

Dengan perolehan tersebut, PDI-P diprediksi bakal mendapat 110 kursi. Meski turun dibanding pemilu sebelumnya, namun tetap lebih besar dibanding partai lainnya yang bertarung.

Di posisi kedua ada Partai Golkar di diprediksi mendapatkan 102 (17,59 persen) kursi setelah meraup 23.208.654 suara sah dari 84 dapil yang ada.

Sementara partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni Partau Nasdem merangsek ke posisi 4 besar setelah sukses meraup 11,9 persen yang diperkirakan mendapat 69 kursi, selisih 1 kursi dengan menggantikan PKB di posisi ke 5 dengan perolehan 11,72 persen atau diperkirakan mendapat 68 kursi. (wan)