Sri Mulyani Paparkan KEM PPKF pada Rapat Paripurna DPR Soal Kebijakan Fiskal RAPBN 2025
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Sri Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Menyampaikan KEM PPKF 2025 di Gedung DPR (Foto: Tangkapan Layar Youtube DPR RI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/sri.webp)
Jakarta, MI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hadir juga Wakil Ketua DPR RI lainnya Rachmat Gobel serta Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani.
Agenda rapat paripurna hari ini adalah acara tunggal mengenai penyampaian pemerintah yang diwakili oleh Menkeu terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2025.
Dalam pemaparannya Sri Mulyani, mengatakan, KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya.
"Kebijakan fiskal harus menjadi fondasi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045," kata Sri Mulyani.
Kata dia, berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mewujudkan cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia.
"Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural-struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten," ucapnya
"Seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RJPMN dan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPCPS," sambungnya.
Untuk itu kata Menkeu, sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan KEM PPKF kemampuan negara untuk terus konsisten dapat mengatasi masalah struktural dan menangani gejolak fiskal akan memperkuat fondasi dan sekaligus menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara.
![Sunarso Berpotensi jadi Menkeu! Kejati DKI Ungkap Perkembangan Kasus Kredit Linkadata Citra Mandiri Rugikan BRI Rp120 Miliar Bank BRI (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/kasus-kredit-linkadata-rugikan-bank-bri-rp120-miliar.webp)
Sunarso Berpotensi jadi Menkeu! Kejati DKI Ungkap Perkembangan Kasus Kredit Linkadata Citra Mandiri Rugikan BRI Rp120 Miliar
6 jam yang lalu
![Bikin Negara Boncos Rp 120,1 Miliar, Dirut BRI Berpotensi Gagal Dapat Kursi Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran Direktur Utama BRI, Sunarso (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/direktur-utama-bri-sunarso.webp)
Bikin Negara Boncos Rp 120,1 Miliar, Dirut BRI Berpotensi Gagal Dapat Kursi Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran
7 jam yang lalu
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB