Kursi Ketua MPR akan Diambil Gerindra, Golkar Legowo

Jakarta, MI - Partai Golkar memberikan sinyal akan merelakan kursi Ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) kepada Partai Gerindra. 

Hal ini menyusul sejumlah kabar koalisi pemerintahan Prabowo Subianto memang akan menempatkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pada posisi tersebut.

Meski demikian, Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji masih enggan memberikan konfirmasi secara gamblang. Dia mengklaim, partai berlambang pohon beringin tersebut akan menyampaikan sikap resmi usai rapat pemilihan ketua MPR, nanti malam.

“Saya belum bisa sebutkan tapi yang jelas nanti akan dimusyawarahkan dan hasilnya kita lihat nanti ya” kata Sarmuji kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/10/2024).

Meski tak tercantum pada Tatib, DPR dan DPD memiliki kebiasaan untuk memberikan kursi ketua MPR kepada partai politik peraih suara terbanyak kedua pada pemilu tahun tersebut. Jika sesuai tradisi, berarti kursi ketua MPR seharusnya kembali ke tangan Partai Golkar.

Sesuai data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PDIP tercatat sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi dengan raihan 25.387.279 suara atau setara 16,72% suara sah. Capaian ini membuat PDIP kembali mengusung Puan Maharani menjadi Ketua DPR 2024-2029.

Sedangkan di posisi kedua, KPU mencatat Partai Golkar meraih 23.208.654 suara atau 15,29% suara sah. Sedangkan posisi ketiga adalah Partai Gerindra yang hanya 20.071.708 suara atau 13,22% suara sah.

Sarmuji mengklaim, seandainya pun kursi Ketua MPR jatuh pada partai Gerindra, hal tersebut semata untuk kepentingan negara. Namun, dia tak menjelaskan detil kepentingan negara apa yang harus ditopang dengan keberadaan politikus Gerindra di kursi Ketua MPR.

“Ini urusan negara ya, urusan negara itu, bukan rela ga rela ya, tapi ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita” kata dia.

Toh, menurut dia, pemilihan Ketua MPR akan melalui proses permusyawarahan. Artinya, kata dia, bukan sekadar melanggengkan tradisi tetapi mendapat persetujuan atau dukungan dari seluruh atau sebagian besar anggota MPR lainnya.

“MPR itu permusyawaratan, kemarin pun itu permusyawaratan, kalau logikanya kan sama harusnya berlaku, pemenang pemilu ya jadi ketua, tapi di MPR kan khusus, karena itu musyawaratan jadi dimusyawarahkan, dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yang lalu bisa juga tidak sama dengan yang lalu,” ujar Sarmuji.