Skandal Pagar Laut Mengambang, Sudah Saatnya Orangnya Jokowi Disingkirkan dari Kabinet Prabowo

Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menegaskan bahwa skandal pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten, harus menjadi pembatas antara rezim Presiden Prabowo dengan rezim Joko Widodo (Jokowi).

“Pertanyaannya adalah pemerintahan sekarang (Prabowo) mau menjadikan pagar laut ini jadi pembatas atau tidak,” kata Johan di sela diskusi “Polemik Pagar Laut! Langkah Pemerintah Dinilai Tepat Dengan Langsung Membongkar Pagar Laut” di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Rezim Prabowo saat ini memang sering menghadapi kritik selalu dibayang-bayangi oleh rezim Jokowi. Bahkan Kabinet Merah Putih pun dianggap oleh para pengamat dan pengkritik sebagai kabinet kawin paksa, akibat masih banyaknya loyalis Jokowi yang memegang posisi strategis di pemerintahan Prabowo.

Skandal Hak Guna Usaha (GHU) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) laut dan juga pemagaran laut dianggap Johan sebagai puncak gunung es ketidakberesan cara kerja antar elemen pemerintahan Prabowo yang di dalamnya memang masih terdapat elemen pemerintahan Jokowi.

Pun Johan melihat tidak ada kerja sama dan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. 

Akibatnya, kasus pagar laut hingga saat ini masih mengambang, tidak ada satu pun yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Padahal unsur pidananya sudah sangat jelas. Bahkan bukti-bukti pelanggaran pidananya juga sudah terang benderang. 

“Inilah saatnya, penyelesaian skandal pagar laut ini dijadikan sebagai penegas bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Negara tidak akan pernah takut dengan kekuatan keuangan perorangan maupun korporasi,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pagar laut ini, lanjut Johan, harus jadi penegas bahwa tidak ada satu pun kekuatan ekonomi di republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. 

Johan mengingatkan kepada semua pihak, khususnya lembaga penegak hukum untuk tidak takut dengan bayang-bayang nama ‘korporasi raksasa’ di Tanah Air, termasuk Agung Sedayu Group yang sering disebut-sebut berada di balik skandal pagar laut.

Bahkan Johan mengingatkan siapa pun yang menghalangi pengusutan pagar laut, itu artinya pembangkangan terhadap program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia juga mengatakan, instruksi Presiden Prabowo kepada TNI untuk membongkar pagar laut itu mengisayaratkan bahwa Prabowo ingin mengultimatum kepada pihak mana pun untuk berhenti mengambil kekayaan negara.

“Saya ingin katakan bahwa siapa pun yang membela pagar laut dengan segala turunannya (sertifikat, dll) tidak mendukung Asta Cita-nya Pak Prabowo,” tutupnya.