DPR Soroti Polemik SNBP dan Ancaman TPNPB OPM: Jangan Coba-coba Mengancam!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 7 Februari 2025 14:32 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok MI)
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI  – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi polemik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang tengah menuai protes dari berbagai kalangan. Ia memastikan bahwa DPR telah mendengar keluhan masyarakat terkait masalah ini.

"Kami sudah mendengar kabar dari media massa dan juga memantau langsung isu ini. Kami paham bahwa ini menjadi perhatian besar bagi siswa dan orang tua," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Rencananya, Komisi X akan segera menggelar rapat dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik.

"Teman-teman di Komisi X sudah menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Kami minta agar pekan depan Komisi X membahasnya dengan kementerian terkait supaya ada jalan keluar yang jelas bagi siswa yang terdampak," tambahnya.

Polemik SNBP mencuat setelah muncul gelombang protes dari berbagai sekolah. Salah satu kasus yang mendapat sorotan adalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat. Puluhan siswa menggelar demonstrasi pada Senin (3/2/2025) lalu, menuntut kejelasan nasib mereka setelah gagal mendaftar SNBP akibat kelalaian pihak sekolah.

Para siswa merasa dirugikan karena pihak sekolah tidak mendaftarkan data mereka ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga tenggat waktu 31 Januari terlewat. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP.

"Kami kecewa, ini bukan kesalahan kami, tapi kami yang harus menanggung akibatnya. Kami ingin ada solusi dari pemerintah," seru salah satu siswa dalam aksi demonstrasi.

DPR Kecam Ancaman TPNPB OPM Soal Program Makan Gratis

Di kesempatan yang sama, Dasco juga menanggapi ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang mengancam akan membakar sekolah serta menolak program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Menurutnya, ancaman tersebut tidak bisa ditoleransi karena program makan gratis merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang masih dalam masa pertumbuhan.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa dibiarkan! Itu bentuk pembangkangan terhadap Republik Indonesia. Jangan coba-coba mengancam," tegas Dasco.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman tersebut. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo, kata Dasco, justru akan semakin diperkuat dan diperluas cakupannya agar bisa menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Kita tidak akan mundur karena teror. Pemerintah akan bertindak tegas jika ancaman itu benar-benar dilakukan," pungkasnya. (rzl)

Topik:

DPR