Dedi Mulyadi Bakal Pangkas Belanja Tak Penting, Ini Rinciannya

Jakarta, MI - Gubernur terpilih Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memangkas belanja yang tidak penting, guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dedi memastikan efisiensi tersebut, tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

“Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” kata Dedi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Dijelaskan Dedi, pemangkasan belanja tidak penting itu, seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp700 juta dari Rp1,8 miliar.

Menurutnya, total nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp5 triliun.

Dana itu, kata Dedi, nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan, seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga digunakan untuk Pembangunan jalan lintas mulai dari Parung Panjang, jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi, dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. 

Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

“Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun.

Efisiensi anggaran tersebut, berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.