Hasto Ditahan KPK, PDIP: Operasi Politik Mengawut-awut Partai

Jakarta, MI - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di pusaran korupsi Harun Masiku, Kamis (20/2/2025).

Penahanan ini disebut sebagai penahanan politik dan merupakan serangan kepada PDIP. "Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) malam.

Penahanan ini, kata dia, membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres partai. Ronny menyebut penargetan terhadap Hasto menjadi masuk akal. 

Mengingat ia memiliki posisi cukup penting dalam organisasi PDIP sehingga pihak asing bisa mengawut-awutkan internal partai. "Mengapa ditargetkan, karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai," bebernya.

Lebih lanjut, Ronny menyatakan penahanan terhadap Hasto tidak masuk akal karena selama ini yang bersangkutan selalu kooperatif dalam proses hukum.

"Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Hasto Kristiyanto selalu kooperatif, dan kita juga masih mengikuti proses praperadilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan ke mana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil."

"Sebagai Sekjen, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres. Jadi tidak mungkin akan lari," tukasnya. 

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK rampung melakukan pemeriksaan terhadap sekretaris jenderal Hasto Kristiyanto (HK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pusaran korupsi Harun Masiku.

Hasto mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya. (an)