Panja RUU TNI Gelar Rapat Tertutup dengan Koalisi Masyarakat Sipil

![Koalisi Masyarakat Sipil Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk rapat Panja revisi UU TNI di hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025). [Foto: Istimewa]](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/koalisi-masyarakat-sipil.webp)
Jakarta, MI - Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil, terkait revisi Rancangan Undang-Undang TNI. Namun rapat dilakukan tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Hadir juga Ketua Komisi I Utut Adianto (PDIP), Wakil Ketua Komisi I Jazuli Juwaini (PKS), Budi Satrio Jiwandono (Gerindra) dan sejumlah anggota Komisi I DPR RI lainnya.
Saat ini masih berlangsung rapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil. Para awak media dilarang meliput.
“Rapatnya tertutup, kita menunggu disini,” kata salah seorang wartawan radio, Faiz di lorong Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Rapat Panja RUU TNI dimulai pukul 11.28 WIB. Sebanyak 28 orang dari berbagai kelompok seperti PBHI, Kontras, Keluarga Korban Semanggi hadir dalam rapat tersebut. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Sebagaimana diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil merupakan koalisi yang menggeruduk rapat Panja revisi UU TNI di hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menggedor pintu ruang rapat Panja Revisi UU TNI, dan meminta agar menghentikan rapat dan menuntut agar tidak ada Dwifungsi ABRI.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai, revisi mengenai peradilan militer lebih penting karena kewajiban konstitusi, untuk menjalankan prinsip kesamaan hukum bagi semua warga negara.
Tidak hanya itu, reformasi peradilan militer disebut merupakan mandat TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Topik:
Panja RUU TNI Koalisi Masyarakat Sipil DPR Komisi IBerita Sebelumnya
Golkar Dukung Prabowo Capres 2029-2034
Berita Selanjutnya
RUU TNI Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan
Berita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!
18 Oktober 2025 18:37 WIB

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026
16 Oktober 2025 16:51 WIB

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
14 Oktober 2025 14:55 WIB

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!
14 Oktober 2025 02:31 WIB