Sikat Habis Oknum Ormas Ganggu Investasi dan Tukang Palak!


Jakarta, MI - Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan didesak untuk menyikat habis oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) yang diduga menggangu investasi dan tukang palak.
Pasalnya baru-baru ini ada laporan gangguan yang dialami pabrik BYD asal China dan VinFast dari Vietnam, yang sedang menjalani pembangunan pabrik kendaraan listrik (EV) di subang, Jawa Barat (Jabar).
"Sikat ormas yang ganggu investasi dan program pemerintah. Gangguan seperti ini tidak hanya merugikan investor, tetapi juga menghambat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah," kata Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Minggu (27/4/2025).
Menurutnya, investasi di sektor industri, khususnya kendaraan listrik, merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung transisi menuju energi berkelanjutan.
Komisi XII DPR RI, tegas dia, akan terus mengawal isu ini dan memastikan lingkungan investasi di Indonesia tetap kondusif.
"Kami juga mengimbau semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menarik investasi asing yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Mari bersama-sama menjaga stabilitas dan keamanan demi kepentingan nasional," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno melaporkan muncul gangguan dari ormas dalam bentuk aksi premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China, BYD. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Beijing dalam rangkaian kunjungan kerja ke Shenzhen, China.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme oleh ormas dengan cara mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas dalam menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapat jaminan keamanan. Ini adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy lewat unggahan video di Instagram seperti dilihat Monitorindonesia.com, Minggu (20/4/2025).
Topik:
DPR Ormas Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang HaryadiBerita Terkait

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut
13 jam yang lalu

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya
22 jam yang lalu